Mahfud: Lebih dari 1.900 Jenazah WNI Korban TPPO Dipulangkan ke Tanah Air dalam Setahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, dalam satu tahun ada lebih dari 1.900 jenazah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dipulangkan ke Tanah Air.

Data tersebut merujuk laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

"Kita punya masalah dengan TPPO, di mana orang dikirim ke luar negeri lalu menjadi budak-budak yang dianiaya atau terlibat dalam kejahatan-kejahatan dalam sebuah pengiriman tenaga kerja yang ilegal," ujar Mahfud usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membahas TPPO di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

"Tadi Pak Benny Ramdhani (Kepala BNP2TKI) melapor kepada Presiden pada satu tahun saja mayat yang pulang karena TPPO mencapai 1.900 orang lebih," katanya lagi.

Baca juga: Mahfud Sebut Kasus TPPO Sulit Ditangani karena Ada Backing: Presiden Minta Semua Ditindak

Mahfud juga mengungkapkan, khusus di Nusa Tenggara Timur (NTT) saja sudah tercatat 55 jenazah WNI korban TPPO yang dipulangkan sejak Januari hingga Mei 2023.

Oleh karenanya, di dalam rapat terbatas Presiden Jokowi menyatakan perlunya penguatan kembali Satuan Tugas (Satgas) Tim TPPO.

"Presiden menyatakan melakukan restrukturisasi satgas. Kemudian, memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, Kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah yang lain itu bertindak tepat dan hadir untuk ini," ujar Mahfud.

Mahfud lantas mengungkapkan, perihal kasus TPPO juga sudah dibahas dalam pertemuan ASEAN ke-42 di Labuan Bajo baru-baru ini.

Menurutnya, negara-negara anggota ASEAN sepakat meminta Indonesia mengambil posisi kepemimpinan di dalam pemberantasan TPPO.

Baca juga: Dipekerjakan Jadi Pelaku Penipuan, 20 WNI Korban TPPO di Filipina Dipulangkan

Sebab, menurut negara-negara Asia Tenggara, kasus TPPO sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara.

"Karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya, sementara kita sendiri terkadang sudah mengetahui simpul-simpulnya tapi terhambat oleh birokrasi mungkin juga oleh per-backing-an dan sebagainya," kata Mahfud.

Sementara itu, menurut Benny Ramdhani, dalam tiga tahun terakhir pihaknya sudah menangani sekitar 94.000 WNI korban TPPO.

Mayoritas dari mereka dideportasi dari Timur Tengah dan Asia.

Baca juga: Polri Dalami Keterlibatan Satu Orang Lagi dalam Rekrut WNI Korban TPPO di Myanmar

Benny mengatakan, 90 persen dari mereka yang dideportasi berangkat secara tidak resmi atau unprosedural.

"Dan diyakini 90 persen dari angka itu diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Kemudian, jenazah kurang lebih 1.900 artinya tiap hari rata-rata dua peti jenazah masuk ke dalam Tanah Air kita," kata Benny di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Kemudian, 3.600 yang sakit, depresi, hilang Ingatan dan bahkan cacat secara fisik. Kenapa mereka sakit saat meninggal selain karena penganiayaan, karena yang ilegal pasti tidak pernah mengantongi hasil medical check up termasuk tes psikologi yang diwajibkan kepada mereka yang berangkat resmi," ujarnya lagi.

Baca juga: Polri: 240 WNI Korban TPPO di Filipina Akan Dipulangkan secara Bergelombang mulai Hari Ini

Benny mengungkapkan, praktik TPPO di Indonesia sebelumnya sudah disoroti oleh Bank Dunia pada 2017.

Saat itu, Bank Dunia merilis data tentang adanya sembilan juta WNI yang bekerja di luar negeri.

Padahal, WNI yang secara resmi tercatat bekerja di luar negeri menurut data BNP2TKI sekitar 4,7 juta.

"Jadi asumsinya adalah ada 4,3 juta mereka orang Indonesia bekerja di luar negeri yang berangkat secara unprosedural dan diyakini oleh sindikat penempatan ilegal," kata Benny

"Presiden sudah menempatkan perang melawan sindikat harus terus dilakukan negara tidak boleh kalah, negara harus adil dan hukum harus bekerja," ujarnya lagi.

Baca juga: Bareskrim: 2 Tersangka Kasus TPPO di Myanmar Rekrut 16 WNI