Naik Bus Kementerian PUPR, Basuki Sambangi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono datang ke gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menggunakan mobil dinas maupun mewah, melainkan bus Kementerian PUPR.

Adapun Basuki dan jajarannya, yang berjumlah sekitar 20 orang, datang ke KPK untuk menerima pembekalan penguatan integritas.

Pantauan Kompas.com, Basuki tiba bersama rombongan dari Kementerian PUPR sekitar pukul 08.25 WIB, Kamis (25/5/2023).

Rombongan Basuki terdiri dari beberapa mobil dan satu bus. Mobil Toyota Fortuner berada di barisan paling depan.

Baca juga: Kala Kementerian PUPR Patahkan Klaim Anies soal Jalan Nasional Era SBY Vs Jokowi

Di belakangnya, melaju bus berukuran sedang yang diisi ‘bapak-bapak dan ibu-ibu’ Kementerian PUPR.

Di belakang bus tersebut melaju mobil mewah Toyota Alphard dan jenis mobil Multi Purpose Vehicle (MPV) lainnya.

Reporter Kompas.com sempat mengira Basuki berada di mobil mewah itu. Namun, ternyata mobil itu hanya diisi oleh rombongan ibu-ibu.

Sementara, Basuki justru naik bus Kementerian PUPR bersama jajaran lainnya.

Begitu turun dari bus, Basuki langsung mengenakan id card berwarna biru. Ia dan rombongannya pun masuk ke gedung Merah Putih, dikawal sejumlah pegawai KPK.

Terpisah, Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, Basuki dan rombongannya dari Kementerian PUPR akan mendapatkan pembekalan antikorupsi.

Baca juga: Selama 8 Tahun, Kementerian PUPR Rampungkan 36 Bendungan, Penuhi Air Baku 10 Juta Jiwa

Mereka akan mendapatkan materi dari Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata berikut jajaran Kedeputian Pendidikan dan peran Serta Masyarakat.

Menurut Ipi, KPK pernah melakukan kajian persoalan infrastruktur pada 2017 dan memetakan beberapa tipologi praktik korupsi pembangunan infrastruktur jalan.

Beberapa di antaranya adalah perbuatan curang pemborong, pengawas, penerima pekerjaan hingga praktik ijon (uang muka) pekerjaan.

Selain itu, KPK juga menemukan praktik korupsi sudah mulai dilakukan sejak perencanaan, penganggaran, sampai pengawasan.

“Dengan modus korupsi paling banyak adalah suap dan penyalahgunaan kewenangan,” ujar Ipi.