Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jurus Pemerintah Tekan Kemiskinan Ekstrem: Geser Anggaran dan Bantuan Multiprogram

Kompas.com - 25/05/2023, 09:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan guna mencapai target menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2024.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memastikan anggaran program pengentasan kemiskinan ekstrem betul-betul difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Kita akan optimalkan supaya tidak ke mana-mana anggaran itu, harus memang untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem," kata Ma'ruf Amin seusai rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

"Karena itu, mungkin ada semacam pergeseran-pergeseran (anggaran) untuk mendukung percepatan (pengentasan) kemiskinan ekstrem," ujarnya lagi.

Baca juga: Muhadjir Sebut Warga Miskin Ekstrem Akan Dibolehkan Dapat Bantuan Multi Program

Ma'ruf Amin mengatakan, anggaran untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem saat ini terbagi di sejumlah pos.

Ke depannya, anggaran-anggaran itu akan digeser ke pos-pos tertentu yang benar-benar difokuskan pada program pengentasan kemiskinan ekstrem.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mencontohkan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik selama ini diklaim sebagai bentuk bantuan untuk orang miskin.

Namun, kenyataannya subsidi BBM juga dinikmati oleh orang-orang yang mampu. Sedangkan orang miskin justru tidak menikmatinya karena mereka tidak memiliki kendaraan pribadi.

Baca juga: 40 Persen Masyarakat Jadi Miskin jika RI Ikuti Saran Bank Dunia

Begitu pula dengan subsidi listrik 450 watt yang sesungguhnya lebih banyak dipakai di rumah-rumah kos sehingga tidak menjangkau masyarakat miskin.

"Pak Wapres menyarankan supaya lebih spesifik, sehingga pergeseran anggaran itu yang mana sih yang betul-betul nanti untuk (pengentasan) miskin ekstrem," kata Muhadjir.

Akan tetapi, Muhadjir belum bisa memastikan anggaran di sektor mana saja yang akan dialihkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Pak Wapres sudah menginstruksikan kepada Pak Wakil Menteri Keuangan cobalah dicari, disiasati itu agar pemberian anggaran yang lebih spesifik untuk miskin ekstrem itu," ujarnya.

Baca juga: Wapres Minta Menteri Kejar Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024

Bantuan multiprogram

Selain menggeser sejumlah pos anggaran, pemerintah juga akan membolehkan masyarakat ekstrem menerima lebih dari satu jenis bantuan pemerintah.

"Sesuai arahan dari Pak Presiden dan juga diperkuat oleh Pak Wakil Presiden, saya sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk yang miskin ekstrem itu bisa mendapatkan bantuan multiprogram," kata Muhadjir.

Lewat ketentuan ini, warga miskin ekstrem dapat memperoleh beragam rupa bantuan. Sebelumnya, mereka hanya boleh menerima satu jenis bantuan agar tidak tumpang tindih.

Halaman:


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Nasional
Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nasional
Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

Nasional
Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Nasional
Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung Buntut Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88

Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung Buntut Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88

Nasional
PP Tapera, Gaji Pegawai Negeri dan Swasta Bakal Dipotong Tiap Bulan

PP Tapera, Gaji Pegawai Negeri dan Swasta Bakal Dipotong Tiap Bulan

Nasional
Polemik UKT, Rasio Anggaran Pendidikan dan PDB Dianggap Belum Ideal

Polemik UKT, Rasio Anggaran Pendidikan dan PDB Dianggap Belum Ideal

Nasional
Kisah Kakek Abdullah, Jalani Hari Tua Menganyam Atap Rumbia

Kisah Kakek Abdullah, Jalani Hari Tua Menganyam Atap Rumbia

Nasional
Polisi Usut Keterkaitan Caleg PKS Tersangka Penyelundupan 70 Kilogram Sabu dan Fredy Pratama

Polisi Usut Keterkaitan Caleg PKS Tersangka Penyelundupan 70 Kilogram Sabu dan Fredy Pratama

Nasional
Pemprov DKJ Diamanatkan Bentuk Dana Abadi Kebudayaan, Fahira Idris Paparkan 6 Poin Penting

Pemprov DKJ Diamanatkan Bentuk Dana Abadi Kebudayaan, Fahira Idris Paparkan 6 Poin Penting

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung

Nasional
Pemkot Surabaya Raih Penghargaan SPBE Terbaik dari Presiden Jokowi

Pemkot Surabaya Raih Penghargaan SPBE Terbaik dari Presiden Jokowi

BrandzView
Kades di Aceh Utara Harap Kemensos Perbanyak Bantuan Renovasi Rumah Lansia

Kades di Aceh Utara Harap Kemensos Perbanyak Bantuan Renovasi Rumah Lansia

Nasional
Usai Dilantik, Ketum GP Ansor Puji Jokowi Sebagai Pahlawan Indonesiasentris

Usai Dilantik, Ketum GP Ansor Puji Jokowi Sebagai Pahlawan Indonesiasentris

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com