Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Kepemimpinan Nasional "Kompas": Penyelesaian Suap dan Penyediaan Lapangan Kerja Harus Dituntaskan Pemerintah

Kompas.com - 23/05/2023, 13:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Harian Kompas telah merilis hasil Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) 2023.

Survei ini berisi catatan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah, persepsi publik terkait elektabilitas partai politik, dan persepsi publik terhadap elektabilitas calon presiden (capres).

Dilansir pemberitaan Harian Kompas pada Senin (22/5/2023), survei dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei 2023.

Hasil survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mencapai 70,1 persen.

Hasil ini mencatat kenaikan 0,8 persen dari survei yang dilakukan pada Januari 2023.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Partai Pengusung Ganjar 26,2 Persen, Anies 18,1 Persen

Dari empat bidang yang dikaji, penegakan hukum berada di posisi keempat, yakni terendah tingkat apresiasi publiknya sebesar 59 persen.

Kemudian, diikuti ekonomi 59,5 persen, politik keamanan 74,4 persen, dan kesejahteraan sosial 78 persen.

Apabila didalami lagi bidang penegakan hukum, rata-rata sub-bidangnya juga tidak lebih dari 53 persen. Misalnya, menuntaskan kasus hukum 57,7 persen, dan menuntaskan kasus hak asasi manusia 55,5 persen.

Kemudian, menjamin perlakuan yang sama untuk semua warga 55,3 persen, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme 53,8 persen, serta memberantas suap dan jual beli kasus hukum 42,4 persen.

Selanjutnya, apreasiasi publik yang rendah tercatat kepada upaya pemerintah menyediakan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran 43,8 persen.

"Hanya dua bidang yang masih di bawah 50 persen. Pertama, soal suap menyuap dalam penuntasan kasus dan kedua mengenai pengangguran dan lapangan kerja. Ini menjadi masukan penting kepada pemerintah demi penuntasan tugas yang lebih optimal," ujar Redaktur Pelaksana Harian Kompas Adi Prinantyo dalam diskusi daring melalui Twitter Spaces, Senin (22/5/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 83,4 Persen Pemilih Jokowi-Maruf Puas dengan Kinerja Pemerintah, tapi...

Adi mengatakan, jika kinerja di dua bidang tersebut semakin diperbaiki maka bisa mewariskan legacy yang baik bagi pemerintah Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

Selain itu, menurutnya, adanya kepuasan di dua bidang yang masih di bawah 50 persen itu menjadi pengingat kepada para anggota Kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Khususnya, bagi menteri-menteri yang akan maju sebagai calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres) maupun calon legislatif (caleg).

"Bahwa boleh saja mulai menggarap popularitasnya dan elektabilitasnya, tapi mohon jangan dilupakan bahwa masa tugas pemerintahan ini masih berjalan. Rakyat masih menanti kinerja terbaik yang lain dari pemerintah," kata Adi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 70,1 Persen Publik Puas terhadap Kinerja Jokowi-Maruf

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com