Survei Kepemimpinan Nasional "Kompas": Penyelesaian Suap dan Penyediaan Lapangan Kerja Harus Dituntaskan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Harian Kompas telah merilis hasil Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) 2023.

Survei ini berisi catatan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah, persepsi publik terkait elektabilitas partai politik, dan persepsi publik terhadap elektabilitas calon presiden (capres).

Dilansir pemberitaan Harian Kompas pada Senin (22/5/2023), survei dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei 2023.

Hasil survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mencapai 70,1 persen.

Hasil ini mencatat kenaikan 0,8 persen dari survei yang dilakukan pada Januari 2023.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Partai Pengusung Ganjar 26,2 Persen, Anies 18,1 Persen

Dari empat bidang yang dikaji, penegakan hukum berada di posisi keempat, yakni terendah tingkat apresiasi publiknya sebesar 59 persen.

Kemudian, diikuti ekonomi 59,5 persen, politik keamanan 74,4 persen, dan kesejahteraan sosial 78 persen.

Apabila didalami lagi bidang penegakan hukum, rata-rata sub-bidangnya juga tidak lebih dari 53 persen. Misalnya, menuntaskan kasus hukum 57,7 persen, dan menuntaskan kasus hak asasi manusia 55,5 persen.

Kemudian, menjamin perlakuan yang sama untuk semua warga 55,3 persen, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme 53,8 persen, serta memberantas suap dan jual beli kasus hukum 42,4 persen.

Selanjutnya, apreasiasi publik yang rendah tercatat kepada upaya pemerintah menyediakan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran 43,8 persen.

"Hanya dua bidang yang masih di bawah 50 persen. Pertama, soal suap menyuap dalam penuntasan kasus dan kedua mengenai pengangguran dan lapangan kerja. Ini menjadi masukan penting kepada pemerintah demi penuntasan tugas yang lebih optimal," ujar Redaktur Pelaksana Harian Kompas Adi Prinantyo dalam diskusi daring melalui Twitter Spaces, Senin (22/5/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 83,4 Persen Pemilih Jokowi-Maruf Puas dengan Kinerja Pemerintah, tapi...

Adi mengatakan, jika kinerja di dua bidang tersebut semakin diperbaiki maka bisa mewariskan legacy yang baik bagi pemerintah Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

Selain itu, menurutnya, adanya kepuasan di dua bidang yang masih di bawah 50 persen itu menjadi pengingat kepada para anggota Kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Khususnya, bagi menteri-menteri yang akan maju sebagai calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres) maupun calon legislatif (caleg).

"Bahwa boleh saja mulai menggarap popularitasnya dan elektabilitasnya, tapi mohon jangan dilupakan bahwa masa tugas pemerintahan ini masih berjalan. Rakyat masih menanti kinerja terbaik yang lain dari pemerintah," kata Adi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 70,1 Persen Publik Puas terhadap Kinerja Jokowi-Maruf

Sementara itu, untuk tingkat kepuasan yang berada di atas 50 persen untuk bidang ekonomi dan hukum dinilai kinerja pemerintah sudah tampak nyata.

Sebagai contoh, saat Idul Fitri harga barang kebutuhan pokok terkendali.

Kemudian, untuk bidang hukum penegakan terhadap kasus-kasus yang menyita perhatian publik dianggap proporsional.

"Terutama, untuk kasus Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, Rafael Alun diapresiasi publik. Artinya, prinsip kesetaraan warga negara di mata hukum benar-benar bisa diwujudkan," ujar Adi.

"Salah satunya, saat hakim memberikan vonis kepada Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa dengan tegas," katanya lagi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan di Sektor Hukum Naik, tapi Pemberantasan Suap Masih Rendah

Diberitakan sebelumnya, Adi mengatakan survei yang dibuat Litbang Kompas ini merupakan perwujudan jurnalisme berkualitas.

Sebab, survei ini tidak didanai oleh pihak ketiga, melainkan oleh PT Kompas Media Nusantara sendiri.

"Saya jamin saya survei Litbang Kompas ini karena didanai sendiri oleh Kompas, maka kepentingannya adalah perwujudan jurnalisme berkualitas. Hasilnya sudah pasti demi kepentingan pemberitaan sendiri, jadi bukan untuk siapa-siapa," kata Adi dalam diskusi daring melalui Twitter Spaces, Minggu (21/5/2023).

Sementara Itu, Peneliti Litbang Kompas Karina Isna menyampaikan, survei ini menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat.

Pengumpulan responden juga sesuai dengan proporsi data Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu 48 persen responden berasal dari desa dan 52 responden berasal dari kota, dari total 1.200 responden survei di 302 titik dan 38 provinsi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P Masih Teratas, Diikuti Gerindra dan Demokrat

Berdasarkan jenis kelamin, responden survei terdiri dari 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan di seluruh generasi meliputi generasi milenial, generasi x, generasi z, sampai baby boomers.

"Jadi respondennya ini enggak sembarangan bisa jadi responden. (Untuk menentukan responden), kita pakai metode lagi namanya random sampling sederhana," kata Karina.

Ia mengatakan, survei ini dilaksanakan pada 29 April-10 Mei 2023. Artinya, tim Litbang Kompas memiliki waktu kurang dari 10 hari untuk mengolah data dan menyajikan temuan menarik mulai Senin (22/5/2023).

Sementara itu, Karina mengatakan, terkait besaran margin of error lebih 2,8 persen masih relatif aman.

"Kita bisa pastikan kalau margin of error 2,8 persen ini sudah aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi tingkat kepercayaan kita masih 95 persen," ujar Karina.

Baca juga: Litbang Kompas Luncurkan Survei Kepemimpinan Nasional pada 22-24 Mei, Jamin Independensi