Bertemu Presiden Uni Eropa, Jokowi Sampaikan Keberatan soal Kebijakan Deforestasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Uni Eropa (UE) Ursula von der Leyen di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Minggu (21/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar negosiasi terkait Indonesia-European Union (EU) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dapat segera diselesaikan.

“Terkait Indonesia-UE CEPA, Indonesia berharap negosiasi selesai paling lambat tahun depan," ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden.

Kedua pemimpin juga memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya negosiasi Indonesia-UE CEPA untuk segera diselesaikan.

Baca juga: Bertemu Presiden Zelensky, Jokowi: Indonesia Siap Jadi Jembatan Perdamaian Ukraina dan Rusia

Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Ursula juga membahas kebijakan Uni Eropa terkait deforestasi.

Sebagai informasi, Uni Eropa melarang impor produk hasil perkebunan yang dihasilkan dari deforestasi atau penggundulan hutan, karena sebagai konsumen merasa perlu bertanggung jawab menghentikan perluasan deforestasi.

Jokowi mengatakan, sejak awal pembahasan, Indonesia sebagai negara produsen telah menyampaikan keberatan atas regulasi tersebut.

Menurut dia, regulasi tersebut dapat menghambat perdagangan dan merugikan petani kecil di Indonesia.

“Proses benchmarking dengan cut of date mulai 2020 harus betul-betul terbuka dan obyektif. Sebagai informasi, laju deforestasi Indonesia 2019-2020 telah turun 75 persen menjadi 115 ribu hektar. Ini laju terendah sejak 1990 dan terus alami penurunan,” ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi di KTT G7: Bukan Zamannya Lagi Negara Berkembang Hanya Jadi Pengekspor Bahan Mentah

Terakhir, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussels untuk menyampaikan kembali keberatan terhadap berbagai regulasi UE yang merugikan.

Indonesia dan Malaysia pun akan menyampaikan data-data konkret yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi UE dan dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan yang obyektif.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.