Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ajukan Pengganti Menkominfo Disebut Jadi Cara Nasdem Amankan 2 Menteri Lainnya

Kompas.com - 18/05/2023, 18:59 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati memandang, keputusan Partai Nasdem tidak mengajukan pengganti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang menjadi tersangka korupsi untuk mengamankan posisi dua menteri dari Nasdem lainnya.

Adapun dalam Kabinet Indonesia Maju, Nasdem mendapatkan tiga kursi menteri. Selain Johnny, dua menteri lainnya adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup, serta Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Baca juga: Soal Penetapan Tersangka Johnny Plate, PDI-P: Berhenti Bicara Intervensi

Jati menambahkan, keputusan tersebut merupakan wujud sikap ‘tahu diri’ Nasdem dan menyerahkan persoalan menteri ke Presiden Joko Widodo.

“Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Nasdem untuk tetap menjaga status quo dengan menyerahkan segala urusan pada presiden,” kata Jati saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/5/2023).

Dia mengatakan, agar dua menterinya tetap dipertahankan Jokowi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh harus membuka komunikasi yang interaktif.

Ia juga memandang, Yasin Limpo dan Nurbaya tetap bertahan di kabinet alih-alih mengundurkan diri meskipun hubungan Jokowi dan Surya Paloh semakin tegang.

“Kalaupun nanti ada perombakan kabinet, itu sudah murni keputusan politik,” tuturnya.

Sebelumnya, Surya Paloh mengatakan, pihaknya tidak akan mengajukan pengganti Plate yang saat ini telah menjadi tahanan Kejaksaan Agung.

Baca juga: Mahfud Sebut Akan Terus Kawal Kasus Dugaan Korupsi Johnny G Plate

Paloh mengaku, hingga Rabu (17/5/2023) malam, usai Johnny yang merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem itu menjadi tersangka, pihaknya tidak diminta mengajukan nama pengganti Menkominfo.

“Ini hak prerogatif Presiden (Joko Widodo), bagaimana kita mau mengajukan, salah-salah Presiden enggak suka,” ujar Surya Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

“Enggak ada yang lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mengajukan nama baru tanpa diminta oleh Presiden,” katanya.

Adapun Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan menara BTS 4G dan sejumlah infrastruktur pendukung Bakti Kementerian Kominfo yang ditangani Kejagaksaan Agung.

Status hukum itu ditetapkan usai Kejagung melakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali terhadap Plate.

Dia langsung ditahan di Rutan Salemba, Jakarta selama 20 hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 

Kejagung mengungkapkan, korupsi tersebut diduga merugikan negara sampai Rp 8,32 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com