Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus PDI-P Sebut Megawati Punya Pola Tentukan Cawapres dari Kalangan NU

Kompas.com - 16/05/2023, 15:34 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Aria Bima mengatakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki pola memilih calon wakil presiden (cawapres) dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

Menurutnya, pola itu tergambar dari rekam jejak politik Megawati selama ini, mulai dari memilih Hasyim Muzadi sebagai cawapresnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, kemudian Jusuf Kalla sebagai cawapres Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014, dan Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi di Pilpres 2019.

“Ada kecenderungan Ibu (Megawati) itu melihat konfigurasi NU, dengan mengikutsertakan Muhammadiyah menjadi bagian komitmen itu. (Tapi) ada satu yang lebih substansial, ideologis, untuk Indonesia ke depan,” ujar Aria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: PBNU Disebut Seleksi Kader Jadi Cawapres Ganjar, Pengamat: Kekuasaan Memang Menggoda, Enak dan Lezat

Ia mengungkapkan, kelebihan NU adalah memiliki kader di berbagai sektor. Mulai dari birokrat, hingga partai politik (parpol).

“NU kan kadernya ada di mana-mana,” ucap dia.

Saat ini, PDI-P telah mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Megawati menuturkan telah mengantongi 10 kandidat pendamping Ganjar untuk Pilpres 2024. Aria lantas memprediksi, salah satu dari kandidat tersebut berasal dari NU.

“Kalau dia (Megawati), ini menebak ya, bukan data, sudah komit dengan NU, masa enggak ada kader NU yang menjadi bagian dari 10 nama (kandidat cawapres). Saya yakin kok pasti ada,” imbuh dia.

Baca juga: Politisi PDI-P Yakin Ada Tokoh NU dari 10 Kandidat Cawapres Ganjar Pranowo

Sebelumnya, isu Megawati bakal mencari kandidat cawapres dari NU muncul dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy.

Namun, hal itu disanggah oleh Ketua PBNU Fahrur Rozi. Ia menegaskan pihaknya tak terlibat dalam pilpres dan tak akan mengajukan capres atau cawapres atas nama PBNU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com