Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Bagaimana Saya Bisa Putuskan Kebijakan Pertanian kalau Datanya Tak Akurat

Kompas.com - 15/05/2023, 18:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sensus pertanian idealnya dilakukan setiap lima tahun sekali.

Menurutnya, jika sensus dilakukan lebih sering akan membantu pemerintah memutuskan kebijakan di bidang pertanian.

"Mestinya, ini setiap 5 tahun. Biayanya juga enggak banyak, mungkin Rp 3 triliun-an tapi penting. Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan (pertanian) kalau datanya tidak akurat dan paling ter-update, terkini," ujar Jokowi saat meluncurkan Sensus Pertanian 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Jokowi mengatakan, sensus pertanian tahun ini merupakan yang pertama dilakukan sejak 10 tahun lalu.

Baca juga: Sensus Pertanian 2023, Jokowi: Saya Minta Seluruh Pemangku Kepentingan Mendukung

Oleh karena itu, menurutnya, sudah terlalu lama tidak diadakan sensus baru.

"Ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu. Menurut saya, juga kelamaan, sudah berjalan berubah setiap tahun, keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu," katanya.

Mantan Wali Kota Solo ini pun meminta semua pihak mendukung pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 yang digelar pada 1 Juni-30 Juli 2023.

Kepala Negara juga mengungkapkan, Sensus Pertanian 2023 meliputi lima bidang, yakni pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Baca juga: Luncurkan Sensus Pertanian 2023, Jokowi: Terakhir 10 Tahun Lalu

Nantinya, sensus ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa sektor pertanian sangat strategis karena menyumbang sebesar 11,8 persen total produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Besar sekali. Hati-hati di sektor ini juga sekarang ini sangat rawan kita tahu krisis pangan, di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim karena perang," ujar Jokowi.

"Sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan, peran yang sangat strategis ke depan dan menyediakan pekerjaan, 40 juta orang hidup di sektor ini, sudah 29 persen dari angkatan kerja," katanya lagi.

Baca juga: Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com