Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reformasi '98 dan Beragam Agenda yang Belum Tercapai

Kompas.com - 15/05/2023, 10:42 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin P Siagian mengatakan, 25 tahun reformasi patut untuk dirayakan.

Ada banyak dampak positif gerakan dan gebrakan terhadap pemerintah Orde Baru yang membuat sistem politik di Indonesia melesat maju.

Kata dia, capaian itu perlu diselebrasi khususnya untuk kebebasan ruang-ruang diskusi dan ruang kritik untuk penguasa negeri.

"Di satu sisi kita harus menselebrasi merayakan banyak sekali dampak positif dari gerakan reformasi '98, kita mendapatkan kebebasan yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya," kata Saurlin dalam diskusi refleksi '98, Jumat (12/5/2023).

Baca juga: 25 Tahun Reformasi: Kisah Mahasiswa Kedokteran UKI Ubah Identitas Pasien untuk Kelabui Intel

Reformasi '98 memberikan kesempatan untuk masyarakat biasa untuk bermimpi menjadi presiden. Misalnya Joko Widodo, yang memiliki latar seorang pedagang mebel kini menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Berkah reformasi juga dirasakan dari perpolitikan yang semakin baik dari sisi check and balance.

 

Menurut Saurlin, sistem multi partai saat ini memberikan lebih banyak pengawasan kepada pemerintahan."Lalu check and balance di politik terjadi, ada multipartai, dulu partai ada tiga dan dikontrol sedemikian rupa," kata dia.

Namun, kata Saurlin, kebebasan yang diraih pada era reformasi memang perlu dikonsolidasikan kembali.

Baca juga: Peristiwa Mei 1998: Demonstrasi, Kriminalitas, dan Reformasi

Kebebasan tersebut terasa bablas sehingga mendekati sistem demokrasi libteral yang dinilai kurang cocok dengan Indonesia.

"Kebebasan itu ada tapi memang perlu dikonsolidasikan, demokrasi perlu dikonsolidasikan supaya jangan terlalu liberal," imbuh Saurlin.

Selain itu, beragam agenda inti reformasi seperti pemberantasan korupsi yang dirasa kurang maksimal harus dilanjutkan.

Begitu juga nepotisme perlu dibongkar dan sering disebut sebagai kekerabatan yang berkuasa.

"Jadi konflik tanah juga belum dibereskan dengan baik dan itu warisan dari masa lalu, dan itu PR masih terus dikonsolidasikan. Tapi overall memang ini kita melihat ada keberhasilan dari reformasi," kata Saurlin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak di Pilkada Jatim

Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak di Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Nasional
RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

Nasional
Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Nasional
Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Nasional
Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

Nasional
Polri Pastikan Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon' Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Polri Pastikan Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon" Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Nasional
KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

Nasional
KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Nasional
Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Nasional
Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik buat Rakyat

Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik buat Rakyat

Nasional
Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com