Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reformasi '98 dan Beragam Agenda yang Belum Tercapai

Kompas.com - 15/05/2023, 10:42 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin P Siagian mengatakan, 25 tahun reformasi patut untuk dirayakan.

Ada banyak dampak positif gerakan dan gebrakan terhadap pemerintah Orde Baru yang membuat sistem politik di Indonesia melesat maju.

Kata dia, capaian itu perlu diselebrasi khususnya untuk kebebasan ruang-ruang diskusi dan ruang kritik untuk penguasa negeri.

"Di satu sisi kita harus menselebrasi merayakan banyak sekali dampak positif dari gerakan reformasi '98, kita mendapatkan kebebasan yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya," kata Saurlin dalam diskusi refleksi '98, Jumat (12/5/2023).

Baca juga: 25 Tahun Reformasi: Kisah Mahasiswa Kedokteran UKI Ubah Identitas Pasien untuk Kelabui Intel

Reformasi '98 memberikan kesempatan untuk masyarakat biasa untuk bermimpi menjadi presiden. Misalnya Joko Widodo, yang memiliki latar seorang pedagang mebel kini menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Berkah reformasi juga dirasakan dari perpolitikan yang semakin baik dari sisi check and balance.

 

Menurut Saurlin, sistem multi partai saat ini memberikan lebih banyak pengawasan kepada pemerintahan."Lalu check and balance di politik terjadi, ada multipartai, dulu partai ada tiga dan dikontrol sedemikian rupa," kata dia.

Namun, kata Saurlin, kebebasan yang diraih pada era reformasi memang perlu dikonsolidasikan kembali.

Baca juga: Peristiwa Mei 1998: Demonstrasi, Kriminalitas, dan Reformasi

Kebebasan tersebut terasa bablas sehingga mendekati sistem demokrasi libteral yang dinilai kurang cocok dengan Indonesia.

"Kebebasan itu ada tapi memang perlu dikonsolidasikan, demokrasi perlu dikonsolidasikan supaya jangan terlalu liberal," imbuh Saurlin.

Selain itu, beragam agenda inti reformasi seperti pemberantasan korupsi yang dirasa kurang maksimal harus dilanjutkan.

Begitu juga nepotisme perlu dibongkar dan sering disebut sebagai kekerabatan yang berkuasa.

"Jadi konflik tanah juga belum dibereskan dengan baik dan itu warisan dari masa lalu, dan itu PR masih terus dikonsolidasikan. Tapi overall memang ini kita melihat ada keberhasilan dari reformasi," kata Saurlin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com