Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Buruh Jadi Parpol Terakhir Daftar Bacaleg ke KPU, Sempat Bawa "Printer"

Kompas.com - 15/05/2023, 05:04 WIB
Vitorio Mantalean,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh menjadi partai politik terakhir yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI ke KPU RI, Minggu (14/5/2023) malam.

Pantauan Kompas.com, Partai Buruh sempat membawa mesin printer ke kantin KPU RI beberapa jam sebelum mendaftar secara resmi, untuk mencetak beberapa dokumen.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli mengatakan, proses persiapan pendaftaran ini berlangsung lancar.

"Biasanya yang muncul terakhir selalu jadi pemenang," kata Ferri kepada wartawan. 

Baca juga: Partai Buruh Uji Formil Lagi ke MK dan UU Ciptaker

Partai Buruh mendaftarkan bacaleg DPR RI sebanyak 580 orang dari 84 daerah pemilihan (dapil), alias memanfaatkan kuota maksimal.

Sementara itu, pendaftaran bacaleg Partai Buruh di tingkat DPRD tidak maksimal.

Di tingkat provinsi, Partai Buruh mendaftarkan bacaleg di 297 dari 301 dapil tersedia, dengan jumlah 1.888 bacaleg dari 2.372 kursi yang ada.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, disebut tidak masuk dalam daftar bacaleg.

Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, ada 13.500 bacaleg Partai Buruh yang didaftarkan, selisih 5.962 dari jumlah kursi tersedia.

Baca juga: Uji Formil UU Ciptaker, Partai Buruh Nilai Perppu Tak Bisa Disahkan Jadi Omnibus Law

Pemeriksaan kelengkapan dokumen Partai Buruh akan terus dilanjutkan setelah pendaftaran ditutup pada pukul 23.59 malam ini.

Namun, jika terdapat ketidaklengkapan berkas, maka praktis Partai Buruh tidak dapat melengkapinya karena masa pendaftaran sudah selesai.

Ferri dkk optimistis mereka dapat meraup sedikitnya 6 juta suara pada Pemilu 2024 dengan memaksimalkan basis suara kelas pekerja di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Batam.

"Kami targetkan minimal 23 kursi (DPR RI)," ujar dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com