Dalam Pembahasan RUU Kesehatan, Komisi IX DPR Janji Kawal Aspirasi dari Seluruh Pihak

KOMPAS.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) Undang–undang (RUU) Kesehatan, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) akan mengawal aspirasi dari seluruh pihak dalam pembahasan RUU Kesehatan.

“Mencermati dinamika yang ada saat ini, kami (Panja) hari ini, Rabu (10/5/2023) kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau Public Hearing di Komisi IX,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu.

Selaku anggota panja, lanjut Melki, pihaknya mendapat mandat langsung dari pimpinan DPR RI untuk membuka ruang sekaligus meluruskan substansi dan mendengar kembali apa yang menjadi aspirasi para tenaga kesehatan (nakes).

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai kegiatan RDPU bersama organisasi profesi kesehatan beserta mahasiswa di bidang kesehatan membahas membahas perkembangan RUU Kesehatan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2023).

Baca juga: Anggota Komisi IX Dukung Kenaikan Anggaran Kesehatan 10 Persen dari APBN-APBD

Melki memastikan bahwa Komisi IX sangat terbuka untuk ruang dialog terkait muatan RUU Kesehatan.

Ia menyampaikan, semua aspirasi yang selama ini ditampung Panja memiliki spirit yang sama untuk menghasilkan RUU Kesehatan guna mengakomodasi kepentingan banyak pihak, baik dari nakes maupun masyarakat.

“Apa yang kami bahas hari ini, Rabu (10/5/2023), akan memperkaya bahan bagi kami dan pemerintah untuk membahas Undang-undang (UU) kesehatan dengan jauh lebih kompleks dan lebih mendalam,” kata Melki.

Jamin perlindungan bagi nakes

Selain pengawalan, Melki memastikan, Komisi IX DPR akan berikan perlindungan serta kepastian hukum bagi nakes dalam RUU Kesehatan.

Ia menilai, dalam UU eksisting saat ini, profesi dokter sangat rentan terhadap kekerasan maupun kriminalisasi dalam menjalankan praktik sehari–hari.

Baca juga: Soal RUU Kesehatan, DPR: Tidak Ada Liberalisasi Kesehatan dan Kriminalisasi Paramedis

“RUU ini justru semakin memperkuat perlindungan nakes. Kami mendorong agar nakes mendapatkan pengamanan dari segi hukum supaya tidak gampang dikriminalisasi,” ucap Melki.

Apabila ada kejadian kekerasan, lanjut dia, serahkan terlebih dahulu kepada rekan internal kesehatan. Ada berbagai majelis yang dipercaya untuk menegakkan disiplin etik.

Melki mengungkapkan, proses disiplin etik harus didahulukan sebelum masuk pada proses hukum.

“Jadi, kami mendorong ke arah sana (penegakan disiplin etik),” imbuhnya.

Melki mengimbau, dokter dan nakes untuk tidak memiliki rasa takut dalam menjalankan tugasnya.

Baca juga: Regulasi jika Dokter Asing Diizinkan Praktik di Indonesia

Sebagai pendampingan, kata dia, RUU Kesehatan akan memperkuat perlindungan hukum bagi dokter dan nakes.