Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Kapal Selam Scorpene Indonesia Membutuhkan Waktu 6 Tahun

Kompas.com - 11/05/2023, 01:07 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan satu kapal selam Scorpene yang rencananya akan digunakan Indonesia membutuhkan waktu enam tahun.

Hal itu diungkapkan General Manager of Merchantship dan Submarine PT PAL Satriyo Bintoro dalam acara “Industri Day” yang digelar PT Naval dan PT PAL di Jakarta, Rabu (10/5/2023).

“(Target pembangunan) enam tahun untuk memproduksi satu kapal selam,” ujar Bintoro kepada awak media.

Diketahui, Indonesia sepakat bekerja sama dengan Perancis terkait pembangunan kapal selam Scorpene yang nantinya akan digunakan TNI Angkatan Laut (AL).

 Baca juga: TNI Kerahkan 162 Alutsista dan 9.428 Personel untuk Pengamanan VVIP di KTT ASEAN 2023

PT PAL, perusahaan dalam negeri yang ditugasi membangun kapal selam Scorpene, tengah bekerja sama dengan perusahaan asal Perancis, PT Naval.

Saat ini, lanjut Bintoro, pembangunan kapal selam Scorpene masih dalam tahap fase satu.

“Perjalanan kami memang program ini, kami menyelesaikan baru fase 1. Artinya, kami masih 25 persen dari total sampai fase ke-4,” ujar Bintoro.

Targetnya, kata Bintoro, satu kapal selam Scorpene memiliki sekitar 30 persen komponen dari perusahaan dalam negeri.

 

“Nilainya mungkin hanya 30 persen. Karena komponen lain yang berasal dari impor adalah komponen bernilai tinggi seperti sistem umum, mesin, dan sebagainya,” kata Bintoro.

Adapun PT PAL juga masih mengidentifikasi pemasok untuk konstruksi kapal selam Scorpene untuk tahap selanjutnya.

 

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertahanan berencana membeli dua kapal selam Scorpene asal Perancis.

Rencana pembelian ini masuk dalam kerja sama di bidang research and development tentang kapal selam yang telah ditandatangani antara pihak PT PAL Indonesia dan Naval Group dari Perancis di Jakarta, 10 Februari 2022.

Menhan Prabowo Subianto menjelaskan, rencana pembelian itu sudah termasuk Air-independent Propulsion (AIP) beserta persenjataan dan suku cadang yang dibutuhkan termasuk latihan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com