Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SMRC: Ganjar Dipercaya Lanjutkan Program Jokowi, Anies Mengubah Kebijakan

Kompas.com - 09/05/2023, 20:56 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan mayoritas publik percaya bahwa Ganjar Pranowo menjadi sosok capres yang paling memungkinkan melanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara, Anies Baswedan menjadi capres yang diyakini akan mengubah kebijakan Jokowi.

"Di antara tiga tokoh bakal calon presiden, Ganjar Pranowo paling banyak dipercaya akan melanjutkan program pemerintahan Jokowi. Sementara Anies Baswedan lebih banyak dianggap akan mengubah kebijakan pemerintahan Jokowi," ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam jumpa pers virtual, Selasa (9/5/2023).

Baca juga: Muhaimin Tak Didaftarkan Jadi Caleg, PKB: Kan Maju Capres di Pilpres 2024

 

Deni menjelaskan, persepsi publik terhadap capres lainnya, yakni Prabowo Subianto, justru terbelah.

Dia membeberkan publik yang menilai Prabowo akan melanjutkan atau mengubah kebijakan Jokowi hampir sama jumlahnya.

"Sementara penilaian publik pada Prabowo terbelah, sebanyak 36 persen menyatakan dia akan melanjutkan, dan 39 persen menilai dia akan mengubah program pemerintahan Jokowi. Sisanya, 25 persen, belum menjawab," imbuh dia. 

Baca juga: Komando Jokowi untuk Relawan Dukung Capres Diumumkan Minggu Ini

Berikut daftarnya:

Capres yang melanjutkan program Jokowi:

1. Ganjar Pranowo: 58 persen

2. Prabowo Subianto: 36 persen

3. Anies Baswedan: 27 persen


Capres yang mengubah kebijakan Jokowi:

1. Anies Baswedan: 47 persen

2. Prabowo Subianto: 39 persen

3. Ganjar Pranowo: 22 persen

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com