Maksimalkan Potensi Pariwisata dan Perikanan Papua, Anggota DPR Minta Menhub Buat Grand Design Transportasi

Kasus pemerataan BBM

Lebih lanjut, Yan membahas soal sektor perikanan di wilayah Indonesia Timur yang sangat potensial, terapi tidak didukung alokasi bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah.

Oleh karenanya, kata dia, masih ada penimbunan BBM di Papua yang dijual secara ilegal. Hal ini membuat masyarakat harus membeli BBM bukan dengan harga subsidi dari pemerintah, tetapi dengan harga industri, baik itu jenis solar maupun pertamax.

“Kalau di seluruh (wilayah) Papua ini polisi benar-benar serius menyelidiki masalah kasus BBM, banyak sekali masalah di sini,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Yan mengaku telah berkeliling terkait masalah BBM dan selalu menjadi masalah utama di Papua, terutama di Biak.

“Sebab, rata-rata masyarakat di Biak mencari ikan dengan menggunakan perahu motor. Itu sangat bergantung dengan ke BBM," ujarnya.

Baca juga: Agar Berdampak kepada Masyarakat, Baleg DPR Pastikan RUU PPRT Kedepankan Nilai Budaya

Dia pun mempertanyakan niat baik pemerintah untuk melakukan pembangunan dengan mengedepankan asas pemerataan dan keadilan.

Menurutnya, pembangunan yang saat ini terjadi adalah diskriminasi dari sisi pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara.

“Pembangunan di wilayah barat dan wilayah tengah berkembang, sedangkan wilayah timur berjalan di tempat karena semua terkonsentrasi di satu titik,” ujar Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua itu.