Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Capai 80 Persen, KSP Sebut yang Tertinggi

Kompas.com - 04/05/2023, 19:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Dia mengatakan angka kepuasan publik terhadap Jokowi jauh lebih kuat dibandingkan tahun 2015. "Jadi angka ini memang cukup tinggi saya kira," ucapnya.

Lalu, Djayadi menjelaskan alasan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi bisa tinggi.

Dia mengatakan, salah satu penilaian tertinggi adalah mengenai ekonomi, terutama inflasi.

Djayadi memaparkan, jika inflasi di era seorang Presiden turun, maka tingkat kepuasannya tinggi. Namun, jika inflasi malah melonjak, maka tingkat kepuasan terhadap Presiden rendah.

Djayadi bahkan memberi contoh era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di mana, saat itu tingkat kepuasan terhadap SBY juga mencapai angka 80-an.

"Ada yang menarik juga di situ. Angka 80-an persen itu juga pernah dicapai oleh Pak SBY, pada Juni 2009, itu Pak SBY itu juga memperoleh angka di kisaran 85 persen tingkat kepuasan. Dan pada saat itu tingkat inflasi juga sangat rendah," kata Djayadi.

Baca juga: Prabowo Ungguli Survei Capres LSI, Gerindra Ungkit Hubungan Baik dengan Jokowi

"Kembali ke tingkat kepuasan kepada Presiden pada saat ini, memang sejak Oktober 2022 lalu, tingkat inflasi kalau kita lihat dari data BI itu tingkat inflasi cenderung menurun dari angka 6 ke 5 selama 5-6 bulan terakhir. Jadi ini salah satu penjelas mengapa tingkat kepuasan cukup tinggi kepada Presiden," sambung dia.

Sementara itu, Djayadi mengatakan kepuasan terhadap kinerja presiden juga berkaitan erat dengan kondisi hukum dan politik.

Adapun survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dilakukan pada 12-17 April 2023. Wawancara dilakukan secara tatap muka.

LSI melibatkan 1.220 responden dalam survei ini. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error -+2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com