JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana membentuk koalisi besar kembali berembus seusai pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Rabu (3/5/2023).
Airlangga menyatakan, kedua partai tersebut telah sepakat menjadi motor dalam membangun komunikasi dengan partai-partai yang ingin melanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan membentuk koalisi besar.
"Kita siap untuk menjadi inti daripada menjaga pembangunan dan juga untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik terhadap partai-partai yang memang ingin melanjutkan program ke depan," kata Airlangga dalam konferensi pers setelah pertemuan di Restoran Plataran, Senayan, Jakarta, Rabu siang.
Baca juga: Golkar-PKB Gencar Bangun Koalisi Besar, Airlangga Pastikan KIB Masih Solid
Airlangga tidak menampik bahwa kedua partai ini akan melobi kolega di masing-masing koalisinya untuk melebur dan menjadi sebuah koalisi besar.
Adapun Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan PKB tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan Partai Gerindra.
"Kita berdua berbicara koalisi besar, besar itu membutuhkan koalisi inti dan koalisi inti itulah yang kita duduk bersama," kata Airlangga.
Ajakan untuk bergabung ke koalisi besar pun sempat ingin disampaikan Muhaimin kepada Partai Demokrat ketika bersilaturahmi di kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Rabu malam.
Namun demikian, Muhaimin menyebut Partai Demokrat punya 'iman yang kuat' untuk tetap berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Memang salah satu agenda saya adalah upaya mempengaruhi partai-partai termasuk rencana saya mempengaruhi Mas AHY, tapi setelah ketemu ternyata imannya kuat. Karena imannya kuat ya saya harus hati-hati ngomongnya,” kata dia.
Akan tetapi, ia menganggap bahwa peluang kerja sama antara PKB dan Demokrat masih terbuka karena kedua partai pernah duduk bersama di pemerintahan Presiden SBY.
“Nanti kita tunggu saja. Moga-moga, sepulang saya dari sini (sikap Demokrat) goyah,” tuturnya.
Kendati sepakat memotori pembentukan koalisi besar, Golkar dan PKB belum menentukan siapa calon presiden yang akan mereka usung bersama.
"Capres-cawapresnya masih dalam proses pembahasan," kata Airlangga.
Airlangga menyatakan, partai-partai politik masih fokus pada proses pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang berakhir pada 14 Mei 2023. Namun, ia menyebutkan, penentuan nama capres dan cawapres akan dilakukan lebih cepat.
"Kita sedang disibukkan mengisi Silon (Sistem Informasi Pencalonan). Sehingga tentu jadwal untuk pilpres sudah ada waktunya September, tetapi tentu di antara itu akan ada akselerasi waktu," kata Airlangga.
Baca juga: Manuver Golkar Dekati Parpol Lain dan Upaya Melepaskan Diri dari Kuasa PDI-P