Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Poltracking: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Disusul Gerindra dan Nasdem

Kompas.com - 28/04/2023, 20:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan elektabilitas partai politik tertinggi dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-p)

Partai banteng moncong putih ini memiliki elektabilitas sebesar 23,3 persen. Disusul oleh Partai Gerindra di posisi dua, yaitu 16,3 persen.

"Pada simulasi 18 partai politik, PDI-P memperoleh elektabilitas 23,3 persen, diikuti Partai Gerindra 16,3 persen, Partai Nasdem 8,8 persen, Partai Golkar 8,7 persen dan PKB 8,5 persen," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam rilis survei, Jumat (28/4/2023).

Selain PDI-P dan Gerindra, tiga partai politik lain dinilai berpotensi masuk tiga besar.

Tiga partai ini adalah Nasdem, Golkar, dan PKB.

Baca juga: Survei Poltracking: Elektabilitas Prabowo Teratas, Bersaing Ketat dengan Ganjar

"Yang lainnya, Partai Demokrat juga masih potensi 7,4 persen, PKS 5,4 persen, PPP 2,8 persen, PAN 2,3 persen, Perindo 2,1 persen. Yang lainnya di bawah 1 persen," ungkap Hanta.

Lebih lanjut, Hanta membeberkan tren partai politik setiap periode survei.

PDI-P disebut mengalami tren kenaikan elektabilitas dibandingkan periode survei sebelumnya, yaitu Maret 22,7 persen menjadi April 23,3 persen.

"Kemudian Gerindra ada tren agak naik ini, naik tetapi lumayan kan sampai sekitar 2 sampai 3 persen," tutur Hanta.

Baca juga: Survei Poltracking: Erick Thohir Unggul Elektabilitas Tokoh Cawapres

Adapun tren Gerindra, pada periode survei Maret mencapai 13,9 persen. Kemudian merangkak naik pada survei April menjadi 16,3 persen.

Berikut elektabilitas partai politik terkini menurut survei Poltracking

1. PDI-P 23,3 persen

2. Gerindra 16,3 persen

3. Nasdem 8,8 persen

4. Golkar 8,7 persen

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com