Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Rencana Gabung PPP, Sandiaga Uno: Alamiah Saja, Tak Usah Buru-buru

Kompas.com - 27/04/2023, 19:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku tidak ingin terburu-buru bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah hengkang dari Partai Gerindra.

"Intinya ada langkah yang secara alamiah saja, tidak usah terburu-buru," kata Sandiaga Uno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Sandiaga mengakui bahwa sudah ada pembicaraan awal dengan pihak PPP mengenai rencananya bergabung dengan partai berlambang Kabah tersebut yang akan diikuti pembicaraan lanjutan.

Namun, ia mesti lebih dulu menampung aspirasi masyarakat dan tokoh-tokoh ulama sebelum memastikan bakal bergabung ke PPP.

Baca juga: Sandiaga Santer Digadang Jadi Cawapres Ganjar, PDI-P Bakal Analisis Track Record dan Kompetensinya

"Saya ingin bahwa prosesnya ini semuanya nyaman, tidak terburu-buru dan menampung semua aspirasi, terutama dari aspirasi masyarakat dan para tokoh-tokoh, ulama-ulama, kiai-kiai," ujar Sandiaga.

Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tidak memikirkan dan mengincar jabatan tertentu apabila sudah bergabung dengan PPP kelak.

Menurutnya, setiap partai politik memiliki kriterianya tersendiri dalam menentukan orang-orang yang akan mengisi jabatan tertentu.

"Saya tidak pernah mematok-matok. Saya sudah sangat bersyukur bisa ikut berkontribusi dan tentunya pimpinan partai politik lah yang akan menentukan untuk dipertimbangkan," kata Sandiaga.

Baca juga: Dua Jam Bertemu Jokowi di Istana, Sandiaga Akui Bahas Politik

Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga juga enggan berkomentar banyak mengenai kemungkinan bakal menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung sebagai calon presiden (capres) oleh PPP.

Ia mengaku, masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan langkah-langkah berikutnya setelah meninggalkan Partai Gerindra.

"Mohon teman-teman sabar, kita enggak usah terburu-buru, ojo kesusu karena tentunya ini harus dilandasi pemikiran-pemikiran, dilandasi juga sebuah harapan aspirasi dari masyarakat yang harus kita tuangkan," ujar Sandiaga.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam sebelumnya memprediksi Sandiaga akan merapat ke PPP setelah pamit dari Gerindra.

Baca juga: Akrab dengan Sandiaga Saat Bertemu di Semarang, Ganjar: Kita Selalu Cocok

Umam mengatakan, dengan bergabung ke PPP, Sandiaga bakal lebih leluasa untuk mengincar jabatan bakal cawapres mendampingi Ganjar yang telah diusung oleh PDI-P dan PPP.

“Dengan berada di PPP, Sandi akan lebih leluasa mengajukan proposal sebagai cawapres mendampingi capres Ganjar dari PDI-P. Mengingat, PDI-P sendiri membutuhkan back up kekuatan politik islam moderat,” ujar Umam pada Kompas.com, Selasa (25/4/2023).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat menyebut nama Sandiaga Uno sebagai salah satu figur yang cocok untuk menjadi cawapres Ganjar.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono juga mengaku sepakat dengan penilaian Jokowi.

“Menurut saya sih cocok, karena waktu itu Pak Presiden juga sudah mengatakan cocok. Jadi, Ganjar dengan Pak Sandi cocok,” kata Mardiono pasca menerima kunjungan empat mata dari Sandiaga di kediamannya, kawasan Permata Hijau, Jakarta, Sabtu (22/4/2023).

Baca juga: Sandiaga Ucapkan Selamat Terkait Dukungan PPP, Ganjar: Emang Sudah Ber-KTA PPP?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com