Berhasilkah Pemerintah Mengelola Arus Mudik 2023?

MASA mudik Lebaran 2023 sudah berakhir. Kini semua pemudik sedang menikmati libur Lebaran di kampung halaman masing-masing.

Namun aparatur pemerintah serta penggiat transportasi sedang terus mewaspadai arus balik yang akan terjadi beberapa hari kedepan.

Evaluasi atas apa yang sudah terjadi pada masa mudik kemarin terus dilakukan, guna mendapatkan cara yang tepat untuk memperlancar arus balik Lebaran 2023.

Secara umum dapat kita katakan bahwa pemerintah dan pelaku transportasi sudah sangat berhasil memanajemen arus mudik 2023.

Capaian keberhasilan itu dapat dilihat dari beberapa parameter. Di antaranya adalah tidak adanya pemberitaan keluhan pemudik terkait kondisi di lapangan yang lalu lintasnya tidak termanajemen.

Artinya, volume lalu lintas yang sedemikian tinggi tidak menimbulkan antrean akut dan tidak menimbulkan protes dari masyarakat akibat tidak adanya aparat di lapangan dan tidak adanya manajemen perjalanan.

Semua berjalan dengan baik dan seluruh aparat di lapangan sudah menjalankan tugas sesuai dengan rencana.

JASA MARGA Arus lalu lintas mudik Lebaran di Cikampek Utama

Langkah manajemen lalu lintas dilakukan secara proporsional dan sudah terprediksi sejak awal. Sehingga langkah yang diambil adalah langkah taktis sesuai rencana sebelumnya dan dijalankan dengan baik oleh aparat di lapangan.

Dari sisi ini bisa kita katakan bahwa pemerintah mampu mengelola arus mudik.

Seperti yang pernah kita bahas pada Kolom Kompas sebelumnya (8/3/2023), ada dua isu krusial mudik dan arus balik yang harus diwaspadai oleh pemerintah, yaitu untuk ruas jalan tol di Cikampek dan Jateng, serta penyeberangan Merak-Bakauheni di Selat Sunda.

Kapasitas jalan tol sudah sangat besar, tetapi yang menjadi kendalanya adalah pada gerbang tol. Kita bisa lihat kondisi di Gerbang Tol Cikampek dan Kalikangkung yang menyebabkan antrean sangat panjang pada 2022 lalu.

Pada tahun ini, pemerintah mampu mengendalikan tekanan arus kendaraan dengan berbagai macam metode. Di ruas jalan tolnya memang dilakukan rekayasa one way. Namun, hal yang harus diapresiasi adalah di segmen akses ke gerbang tol dan setelahnya.

Sebab pada segmen menjelang gerbang tol inilah kendaraan mengantre untuk bayar tol dan semuanya menumpuk disitu.

Jadi, ibarat aliran air yang bertemu dengan bendungan. Tentu, untuk memastikan aliran air berjalan dengan lancar dan terkelola adalah dengan menyiapkan pintu keluar sebanyak-banyaknya agar aliran volume kendaraan bisa mengalir lancar.

Dan ini sudah dilakukan oleh pengelola jalan tol dengan memperbanyak mesin tap kartu tol. Bahkan menyiapkan petugas untuk mendatangi antrean kendaraan agar semakin banyak yang bisa tap bayar tol meskipun sedang mengantre jauh dari gerbang.

Ini adalah langkah tepat yang akhirnya bisa mengurangi jumlah dan lamanya tundaan kendaraan yang akan masuk gerbang tol.

Di sisi lain di rest area sudah termanajemen. Untuk kendaraan yang akan masuk sudah dibatasi sehingga tidak terjadi antrean panjang dan mengular yang menekan masuk menuju ke rest area.

Aparat kepolisian sudah mengarahkan kendaraan lain untuk terus melaju karena rest area ditutup setelah kondisi parkir penuh kendaraan. Sementara itu, kendaraan di dalam rest area juga diskenariokan hanya 30 menit saja.

Dan ini juga bisa menjadi momentum bagi pengendara untuk memastikan saldo e-toll nya penuh dan sesuai dengan kebutuhan saat pembayaran tol.

Fenomena kekurangan saldo masih tetap ada dan tidak bisa dihindari 100 persen mengingat driver behavior kita bermacam-macam. Ada yang antisipatif, tetapi ada juga yang tidak. Tentu dengan pertimbangannya masing-masing.

Di sisi lain manajemen dan rekayasa lalin setelah gerbang tol Kalikangkung juga sudah sangat baik. Terbukti tidak terjadi over bottle nect di segmen lanjutan dari Kalikangkung terutama yang akan masuk ke kota.

Rekayasa dari jajaran kepolisian dan perhubungan sangat layak untuk diapresiasi. Bahwa ada kendala tertentu pada waktu tertentu, masih bisa ditoleransi mengingat volume kendaraan yang masuk juga sudah lebih besar dari pada tahun lalu.

Bagaimana di penyeberangan Selat Sunda? Penambahan kapasitas angkut kapal dengan menghadirkan kapal berukuran besar dan menambah jumlah pelabuhan (dan dermaga), serta adanya peningkatan kapasitas tampung kantong parkir dan penerapan delay system menjelang masuk area pelabuhan, sudah menekan masalah over demand di Pelabuhan Merak.

Hal yang sangat besar pengaruhnya pada kelancaran lalin di Merak adalah adanya penempatan khusus untuk angkutan sepeda motor dan kendaraan barang ke Pelabuhan Ciwandan. Rekayasa ini sangat memperlancar penyeberangan Selat Sunda.

Bahkan jika menyimak data sementara menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang terangkut menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera jauh lebih besar dari pada tahun sebelumnya (2022).

Meskipun voume lebih besar, kita bersyukur karena tidak terjadi masalah seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Setidaknya hal itu dibuktikan dengan rendahnya level komplain masyarakat pemudik. Bahkan hampir tidak ditemukan persoalan seperti tahun lalu.

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kali ini yang terjadi bukan kemacetan lalu lintas. Namun sifatnya adalah antrean kendaraan di Merak dan Ciwandan. Itupun skalanya masih sangat wajar.

Secara umum kita harus beri apresiasi langkah yang diambil oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI beserta jajarannya, serta rekan-rekan kepolisian, yang sudah serius menghadapi mudik 2023.

Terutama juga kita apresiasi PT ASDP dan jajaran operator kapal yang sudah rutin berkoordinasi dan mencari cara untuk menekan potensi munculnya masalah lalu lintas di Pelabuhan Merak.

Hal yang sama kita apresiasi kepolisian dan Jasa Marga yang berkoordinasi dengan BUJT dan BPJT untuk memastikan Cikampek dan Kalikangkung tidak bermasalah secara berlebihan.

Meskipun mungkin ini masih terlalu dini untuk melakukan penilaian, tetapi setidaknya secara umum kita bisa katakan bahwa pemerintah berhasil kelola mudik 2023.

Kini kita akan tunggu apa yang terjadi pada arus balik mudik 2023. Akankah menunjukkan keberhasilan menaklukkan tantangan?

Jika masalah ini bisa ditekan juga, maka inilah bukti bahwa penerapan problem mapping dan policy base on problem analysis telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah (Kemenhub, Polri, ASDP dan BPJT beserta mitra-mitranya). Kita tunggu hingga 30 April 2023 capaiannya.