Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Akui Bertemu PDI-P Bahas Sistem Pemilu Dua Bulan yang Lalu

Kompas.com - 19/04/2023, 20:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya mengakui bahwa partainya mengadakan pertemuan dengan PDI-P membahas sistem Pemilihan Umum (Pemilu). Pertemuan itu dilangsungkan sekitar dua bulan lalu.

"Itu pertemuan sekitar dua bulan lalu, sebelum pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) di Kantor DPP PAN," kata Tantowi kepada Kompas.com, Rabu (19/4/2023).

Ia membenarkan bahwa salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah soal sistem pemilu.

"Salah satu yang dibahas memang sistem Pemilu," kata Tantowi.

Baca juga: Hasto Ungkap PDI-P Bertemu Golkar-Gerindra, Bahas Persoalan Sistem Pemilu

Akan tetapi, Tantowi tak menjawab ketika ditanya siapa saja elite Golkar dan PDI-P yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, ketika ditanya soal apakah pertemuan tersebut membahas wacana koalisi besar, Tantowi enggan menjawab.

Dia hanya menyatakan bahwa silaturahmi antara Golkar dan PDI-P adalah hal yang biasa terjadi. Apalagi, saat ini merupakan tahun menjelang politik Pemilu 2024.

"Itu silaturahmi biasa antara dua parpol yang lagi bersiap menyongsong Pemilu," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya bertemu Partai Golkar dan Partai Gerindra beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, hal yang dibahas adalah persoalan sistem pemilu apakah tetap menggunakan proporsional terbuka atau menggantinya menjadi tertutup. 

"(Pertemuan) jauh sebelumnya. Ketika berbagai persoalan terkait proporsional terbuka tertutup, kami membangun dialog dengan Partai Golkar. Komunikasi kami juga intens," kata Hasto ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta saat melepas pemudik, Selasa (18/4/2023) sore.

Baca juga: Sama seperti PDI-P, Muhammadiyah Juga Dukung Sistem Pemilu Diubah

"Kami juga bertemu dengan Pak Dasco (Ketua Harian DPP Partai Gerindra) dan beberapa partai lain," sambung dia.

Ditanya apakah pertemuan itu dilakukan dalam rangka membentuk koalisi besar, Hasto tak menjawabnya dengan gamblang.

Ia hanya menyatakan, koalisi yang disebut PDI-P sebagai kerja sama politik adalah sebuah keniscayaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com