Mahfud Sebut Proses Legislasi Koruptif Sebab Penuh Negosiasi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, salah satu penyebab menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 adalah korupsi dalam proses legislasi atau penyusunan undang-undang.

Menurut Mahfud, hal itu diungkap oleh Transparency International Indonesia (TII) yang rutin mengadakan riset untuk menentukan IPK setiap tahun.

"Di bidang legislatif, dalam pembentukan hukum itu dinilai sangat koruptif. itu temuan Transparency International. Koruptif," kata Mahfud dalam pidato sambutan Pelantikan Ketua Umum Keluarga Alumni Fakultas Hukum Gadjah Mada (KAHGAMA) di Jakarta, Jumat (14/4/2023) lalu.

Baca juga: Kunjungi IKN Bersama Menteri Basuki, Mahfud MD Optimis Nusantara Akan Jadi Kota Terbaik di Dunia

Mahfud mengatakan, dari temuan TII dipaparkan kerapkali terjadi tarik ulur kepentingan atau trade off dalam proses penyusunan pasal-pasal di dalam sebuah undang-undang.

Alhasil, kata Mahfud, jika sebuah rancangan undang-undang terindikasi akan merugikan kelompok tertentu maka akan berupaya diulur atau dihambat sekuat-kuatnya sehingga tidak jadi dibuat.

"Sudah masuk itu (RUU) ke sebuah program, keluar lagi, besok masuk lagi. Itu proses pembuatannya tidak baik. Tidak berdasar kebutuhan objektif, tapi berdasarkan nego-nego politik," ucap Mahfud.

Selain itu, Mahfud menyampaikan dalam proses legislasi itu kerap diwarnai konflik kepentingan dengan para penyusunnya atau anggota dewan (legislator).

Baca juga: Mahfud: 6 Kementerian/Lembaga Sudah Teken Draf Naskah RUU Perampasan Aset

Mahfud mengatakan, konflik kepentingan terjadi karena anggota dewan juga berkecimpung di dunia usaha yang bakal terdampak akibat RUU yang sedang dirancang.

"Ada yang punya perusahaan. Kalau mau membuat undang-undang seperti ini nanti perusahaan saya diperhatikan atau diselamatkan. Atau punya kantor hukum, law firm begitu, entah di belakang layar, entah sendiri lalu ikut membuat legislasi. Itu semua ditemukan dalam sigi Transparency International, bukan sigi kita internal," ucap Mahfud.

Menurut Mahfud praktik seperti itu yang akhir-akhir ini membuat melemahnya kehidupan berhukum di Indonesia.

Padahal Mahfud mengatakan, praktik kehidupan berhukum seharusnya menyusun dan melaksanakan hukum yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan penegakan jika terjadi konflik atau pelanggaran.

Baca juga: Mahfud Ungkap Indonesia Ajukan Diri Jadi Anggota FATF, UU Perampasan Aset Jadi Salah Satu Kunci

"Saya katakan sekarang ini agak lemah bidang berhukum itu, dan bangsa kita perlu pelopor-pelopor untuk berhukum. Yakni membuat hukum dan melaksanakan hukum sehari-haris dan menegakkan hukum," ujar Mahfud.

Mahfud juga menilai korupsi menjadi salah satu penyakit kronis bangsa Indonesia, dan dibuktikan dengan anjloknya IPK pada 2022.

"Dari IPK 0 sampai 100, kita di urutan 34. Kemarin (2021) 38. Sekarang turun anjlok. Biasanya kalau turun itu turun 1, naik juga 1. Ini turun 4," kata Mahfud.