17 Organisasi Nakes Bela Menkes dari Somasi, Bakal Beri Bukti Pengurusan STR dan SIP Mahal

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 17 organisasi tenaga kesehatan (nakes) siap membela Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin atas somasi yang dilayangkan oleh Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa (FDPKKB) hingga tiga kali.

Dukungan itu disampaikan lewat Deklarasi Leimena dalam pertemuan dengan Menkes di ruang rapat Leimena, Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2023). Deklarasi ini melanjutkan deklarasi sebelumnya pada tanggal 31 Maret 2023.

"Kami 17 organisasi tenaga kesehatan mendukung Menkes (Budi). Kami bersama Menkes menghadapi somasi," kata Wakil Ketua Umum Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), Deby Vinski di Kemenkes, Senin.

Baca juga: FDPKKB Minta Diskusi dengan Menkes Dimajukan dan Somasi Tetap Dijawab Tertulis

Pihaknya pun tak segan memberikan bukti-bukti untuk melawan somasi tersebut, termasuk bukti biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) dokter yang mahal.

Deby berujar, biaya pengurusan STR atau SIP lebih mahal dari yang disebut oleh Budi beberapa waktu lalu. Diketahui, Budi sempat menyebut biaya pengurusan STR atau SIP mencapai Rp 6 juta dalam beberapa kesempatan di acara public hearing RUU Kesehatan.

Dokumen berisi bukti-bukti tersebut diserahkan langsung kepada Menkes.

"Apapun yang dibutuhkan oleh Pak menteri akan kami berikan termasuk data biaya pengurusan STR dan SIP yang sangat mahal, sebenarnya lebih mahal dari yang Pak Menteri sebutkan," ucap Deby.

Baca juga: Menkes Tak Mau Indonesia Jadi Negara yang Pertama Kali Deklarasikan Endemi

Lebih lanjut Deby menyampaikan, bukti-bukti dan data yang diperlukan pun telah ia serahkan kepada Ketua Panja RUU Kesehatan, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Adapun dalam deklarasinya, ketujuh belas organisasi nakes itu bersepakat mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan pasien, dan bukan kepentingan perseorangan.

Mereka juga sepakat terhadap pengesahan RUU Kesehatan dan beberapa poin, yakni memberlakukan STR seumur hidup sesuai praktek global, menghapus rekomendasi izin praktek oleh organisasi profesi, maupun penguasaan kolegium.

Selanjutnya, mereka ingin organisasi profesi di Indonesia tidak tunggal. Alasannya, agar setiap nakes dapat memilih organisasi terbaik demi tercapainya pelayanan dan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Biaya Fantastis STR Disebut Capai Ratusan Miliar Rupiah, Forum Dokter Somasi Menkes

"Deklarasi ini kami buat berdasarkan prinsip membela NKRI serta meningkatkan peran Indonesia untuk dunia. Pak Menkes, you are not alone. Apa yang dilakukan Pak Menkes Insya Allah akan tercatat sejarah reformasi kesehatan Indonesia," tutur Deby.

Pada kesempatan yang sama, Budi mengaku sudah biasa mendapat somasi mengingat ia berkali-kali mendapat somasi sejak menjadi seorang bankir. Saat itu dalam satu hari, somasi yang didapatkan mencapai puluhan kali.

Menurutnya, masih ada banyak hal yang perlu dipikirkan dan dilakukan sebagai seorang Menkes. Dia lebih memilih meneruskan 6 pilar transformasi kesehatan alih-alih pusing memikirkan somasi.

Apalagi, masih banyak pekerjaan rumah di bidang kesehatan. Salah satu pekerjaan rumahnya yaitu meminimalisir kematian bayi baru lahir karena punya penyakit kelainan jantung bawaan.

Baca juga: Terima 6.011 Masukan Publik soal RUU Kesehatan, Menkes: 75 Persen Kita Tindaklanjuti

Berdasarkan data yang didapatnya, ada 6.000 lebih bayi meninggal dari 1,4 juta yang lahir setiap tahun karena tidak semua orang bisa mengakses bedah untuk anak-anaknya.

"Yang sibuk somasi, aku tuh punya opsi tiga. Satu, diemin aja. Kedua, percepat spesialis pediatri. Ketiga, atau saya datangin dokter spesialis dari luar negeri yang bisa menyelamatkan 6.000 (bayi)," ungkap Budi.

"(Kalau pilih yang) ketiga, pasti aku di-bully enggak nasionalis, antek asing. Aku dipilih Presiden yang dipilih ratusan juta rakyat. Tolong jangan halangi aku cegah 6.000 bayi mati," lanjut Budi.