Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Tingkat Kepuasan Generasi Z terhadap Pemerintah Lebih Tinggi Dibandingkan Responden Umum

Kompas.com - 17/04/2023, 11:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 25 Januari-4 Februari 2023 menunjukkan, tingkat persentase kepuasan generasi Z pada kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum.

"Kepuasan generasi Z, yang diwakili responden berusia di bawah 24 tahun, tercatat 72,5 persen atau lebih tinggi 3,2 persen dari kepuasan secara umum," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (17/4/2023).

Litbang Kompas menyebutkan, dukungan positif dari generasi Z yang melampaui generasi lainnya ini baru terkeam pada periode survei kali ini.

Sebelumnya, apresiasi generasi Z cenderung sama dengan apresiasi publik umum, pada Januari 2022 dan Oktober 2022 misalnya, angka kepuasan generasi Z dan responden umum terhadap pemerintah sama-sama berada di angka 73,9 persen dan 62,1 persen.

Baca juga: Kunjungan Jokowi ke Jerman Hasilkan Kesepakatan Senilai Rp 27,9 Triliun

Bahkan, pada Juni 2022, apresiasi generasi Z lebih rendah dibandingkan kelompok umum yakni 65,8 persen berbanding 67,1 persen.

"Artinya, generasi muda kian memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan kerja demi perubahan," tulis Litbang Kompas.

Berdasarkan survei ini, sebanyak 27,8 persen generasi Z puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi karena kinerja pemerintah yang ditunjukkan baik.

Alasan lain yang membuat generasi Z puas terhadap pemerintahan Jokowi, antara lain, sering mendapatkan bantuan sosial (22,2 persen), kepemimpinan yang merakyat (11,3 persen), pembangunan yang masif (10,1 persen), dan pembangunan yang merata (8,9 persen).

Alasan-alasan yang sama juga menjadi dasar masyarakat umum menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, tetapi alasan utama mereka adalah sering mendapat bantuan sosial.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Ganjar Pranowo Diprediksi Kehilangan Dukungan Swing Voters

Survei menunjukkan, 28,4 persen responden umum puas terhadap kinerja pemerintah karena sering menerima bantuan sosial.

Sementara itu, alasan-alasan responden tidak puas terhadap kinerja pemerintah di antara responden umum dan generasi Z cenderung sama, antara lain, bantuan sosial yang tidak merata, kenaikan harga bahan bakar minyak, tingginya harga kebutuhan pokok, serta ekonomi yang belum stabil.

Adapun survei ini diselenggarakan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.202 responden pada 25 Januari-4 Februari 2023.

Baca juga: Jokowi Bertemu Kanselir Jerman, Santap Kurma Bersama Usai Pertemuan Bilateral

Para responden dipilih secara acam menggunakan metode pencuplikasn sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian -/+ 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com