Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MAKI Minta Firli Bahuri dan Menteri ESDM Jadi Saksi Dugaan Bocornya Dokumen Penyelidikan Korupsi

Kompas.com - 14/04/2023, 13:50 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diperiksa sebagai saksi dugaan kebocoran informasi penyelidikan.

Boyamin juga meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, serta Direktur Penyelidikan KPK yang dicopot, Endar Priantoro diperiksa sebagai saksi.

Permintaan tersebut Boyamin ajukan dalam dalam laporan dugaan kebocoran informasi penyelidikan perkara dugaan korupsi tata kelola ekspor pertambangan dan survei perizinan tambang di Kementerian ESDM.

“Saksi-saksi yang diajukan: Menteri ESDM Arifin Tasrif; Direktur Penyelidikan KPK, Endar Priantoro; Ketua KPK Firli Bahuri,” kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (14/4/2023).

Baca juga: Dokumen KPK di ESDM yang Diduga Dibocorkan Firli Terkait Suap Izin Tambang

Menurut Boyamin, Firli merupakan pimpinan tertinggi di KPK dan penanggung jawab atas keteledoran keamanan informasi yang mengakibatkan dokumen penyelidikan itu bocor.

Adapun, pihak terlapor dalam aduan ini adalah oknum pejabat Kementerian ESDM, IS dan MAT.

IS diduga menerima dan menggunakan materi atau dokumen hasil penyelidikan KPK. Sementara, MAT seharusnya memusnahkan atau membakar dokumen rahasia itu sehingga tidak bisa diakses siapapun.

“(IS terima hasil penyelidikan) untuk menyelamatkan diri dan kawan-kawannya,” ujar Boyamin.

Baca juga: Brigjen Endar Duga Firli Bahuri Punya Konflik Kepentingan, Bocorkan Penyelidikan Korupsi di ESDM

Boyamin mendorong KPK agar berani mengungkap kebocoran informasi penyelidikan ini meskipun diduga melibatkan pihak internal.

Menurut dia, KPK harus bisa bersikap lebih keras terhadap lembaga sendiri demi menunjukkan teladan kepada seluruh masyarakat.

“Justru itulah KPK harus lebih keras menerapkan keadilan terhadap diri sendiri,” tutur Boyamin.

Dia menyebut, kebocoran informasi penyelidikan itu berdampak serius. Sejumlah pihak yang sudah diduga sebagai pelaku dan tengah diintai berupaya menghilangkan jejak.

Para terduga pelaku diduga mengganti nomor seluler, handphone, kendaraan, menyewa kendaraan, mengurangi pertemuan atau komunikasi, memindahkan uang ke apartemen tersembunyi dal lainnya.

Pada akhirnya, perbuatan mereka menghalangi penyelidikan dan membuat KPK mengalami kegagalan dalam mengusut kasus.

“Otomatis tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan perkara tersebut dan tidak dapat dilakukan OTT,” kata Boyamin,

Halaman:


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com