Tanggapi Laporan ICW soal LHKPN, Anggota Fraksi PDI-P: Saya Yakin Tidak Sengaja

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Aria Bima menanggapi santai adanya laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa kader PDI-P dan Partai Golkar menjuarai klasemen sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yang tidak patuh melaporkan harta kekayaan.

Aria Bima melihat, rilis dari ICW itu sebagai bagian upaya untuk mencari kehebohan belaka.

"Saya tidak melihat itu sebagai persoalan yang serius, tapi memang kalau pengen ngetop dan pengen dapat berita hebat, jelek jelekin DPR," kata Aria ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2023).

Ia lanas mengaku tidak heran dengan adanya laporan ICW itu yang seolah memperburuk citra DPR.

Baca juga: MKD Janji Tindak Lanjuti Laporan ICW soal Anggota DPR Tak Patuh LHKPN

Sebab, menurutnya, saat ini sedang memasuki tahun politik untuk Pemilu 2024.

"Syarat orang pengen ngetop dalam situasi saat ini tahun politik, paling mudah, ya tempur sama DPR. Itu dapat game politik," ujarnya.

Kendati demikian, politisi PDI-P ini menegaskan bahwa partainya selalu mengingatkan agar kader-kader di DPR tak lupa menyampaikan harta kekayaan yang dimiliki.

Akan tetapi, jika dipersepsikan bahwa tidak melaporkan, bukan berarti diartikan para kader itu memiliki niat buruk.

"Bukan tidak melaporkan, tetapi mungkin laporan itu juga bukan yang mudah. Kalau saya enggak punya PT, enggak punya perusahaan cepat, karena bolak-balik mas. Isinya kan lama, dan itu harus diisi tiap tahun," kata Aria.

Baca juga: ICW Laporkan 4 Pimpinan DPR karena Tak Patuh Setor LHKPN, Siapa Saja?

Selain itu, menurutnya, saat ini terdapat berbagai perubahan cara untuk melaporkan harta kekayaan.

Dari situ, bisa saja para anggota DPR butuh proses untuk melengkapi harta kekayaannya sebelum dilaporkan.

Untuk itu, ia meyakini bahwa anggota Fraksi PDI-P bakal melengkapi laporan harta kekayaannya di akhir tahun nanti.

"Moga-moga bukan saya nih ya (yang tidak melapor) ha ha ha. Aku juga lupa-lupa ingat kalau LHKPN. Tapi sekali lagi, saya yakin bahwa teman-teman tidak sengaja, bukan tidak melaporkan," ujar Aria Bima.

Baca juga: KPK: Tiada Penyelenggara Negara Dikecualikan dari LHKPN

Diberitakan sebelumnya, ICW merilis hasil kajian kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara pada pimpinan AKD DPR RI periode 2019-2024.

Hasilnya, ICW menemukan, kader PDI-P dan Partai Golkar menjuarai klasemen pimpinan AKD DPR RI yang tidak patuh melaporkan harta kekayaan, masing-masing 11 kader.

"Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR yang paling banyak tidak patuh melaporkan LHKPN berasal dari PDI-P dan Golkar," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangan pers pada Minggu (9/4/2023).

Adapun PDI-P dan Golkar merupakan dua partai politik dengan jumlah kursi terbanyak di Senayan. PDI-P mempunyai 128 kursi. Sedangkan Golkar beroleh 85 kursi dari hasil Pileg 2019.

"Seharusnya sebagai partai besar dan pemegang kursi terbanyak, dua partai ini bisa memberikan contoh bagi kader partai lain untuk taat dalam melaporkan LHKPN," kata Kurnia.

Baca juga: MKD Janji Tindak Lanjuti Laporan ICW soal Anggota DPR Tak Patuh LHKPN