“Muhammadiyah dengan metode hisab wujudul hilal dapat menetapkan puluhan tahun ke depan kapan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha terjadi," kata Haedar dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Jumat (7/4/2023).
Dengan begitu, Haedar melanjutkan, pihaknya sudah memiliki kepastian tanggal jauh sebelumnya seperti kegiatan sehari-hari yang mengikuti kalender.
“Tidak perlu H-1 yang sering tidak pasti dan membuat masyarakat atau umat menunggu dalam ketidakpastian," imbuh dia.
Baca juga: Jokowi Tidak Gelar Open House Lebaran Tahun ini
Meski ada potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, pemerintah meminta masyarakat tetap saling menghormati.
"Jadi kita masih menunggu hasil sidang isbat. Kita tahu di Indonesia ini kan, ya itulah Indonesia itu demokratis banget. Pemerintah memutuskan Lebaran besok, tapi ada (beberapa pihak) Lebaran besoknya lagi atau belum mengikuti pemerintah, enggak ada masalah," kata Kamaruddin Amin.
Menurut Kamaruddin, pemerintah juga menghargai segala perbedaan pendapat antarpihak. Sebab, Indonesia merupakan negara demokratis.
Baca juga: Bantu Polri, TNI Kerahkan 18.000 Prajurit untuk Pengamanan Mudik Lebaran
Hal ini, kata Kamaruddin, berbeda dari beberapa negara lain yang menganut keputusan hakim atau keputusan negara harus diikuti oleh semua pihak.
“Di Saudi atau di Malaysia atau di negara-negara lain karena ada kaidah agamanya istilahnya bahwa keputusan hakim, keputusan negara, itu menghilangkan perbedaan. Kalau negara sudah mutusin begitu, semua harus ikut. Itu kaidahnya," katanya.
"Tapi, karena kita bukan negara agama, kita negara demokrasi yang religius, ya kita enggak bisa maksa karena itu keyakinan," lanjut Kamaruddin.
(Penulis: Fika Nurul Ulya | Editor: Bagus Santosa, Novianti Setuningsih)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.