Persoalkan Biaya Politik Tinggi, Jusuf Kalla: Bikin Orang Jadi Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) berbicara soal tingginya ongkos politik, yang berujung pada praktik korupsi. Menurut JK, banyak pejabat yang terpaksa melakukan korupsi demi memiliki modal untuk maju.

"Sistem negeri ini tentu sudah lebih baik, tapi harus lebih baik lagi untuk mencegah adanya suatu ketimpangan yang menyebabkan adanya ongkos tinggi yang menyebabkan harus korup. Kalau tidak korup enggak bisa. Bukan harus. Artinya menyebabkan orang korup," ujar JK saat ditemui di kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta, Kamis (13/4/2023).

JK menjelaskan, untuk menjadi pejabat di Indonesia, pasti membutuhkan ongkos politik.

Terutama jika seseorang ingin menjadi Presiden, JK memastikan orang tersebut pasti membutuhkan ongkos yang tinggi.

Baca juga: Mimpi Abraham Samad, Suatu Saat Muncul Generasi yang Bertanya Apa Itu Korupsi?

Untuk memenuhi biaya yang dibutuhkan, maka seorang capres membutuhkan sponsor sebagai penyokong dana.

Permasalahannya, kata JK, sponsor yang telah menyokong dana itu seolah-olah menjadi investor yang harus dikembalikan modalnya di kemudian hari.

"Mau jadi bupati ongkosnya berapa. Mau jadi gubernur ongkosnya berapa. Mau jadi Presiden apalagi, ongkosnya lebih tinggi lagi. Menyebabkan butuh sponsor. Sponsor kemudian jadi investasi. Investasi harus dibayar kembali," tuturnya.

"Itulah yang kemudian menyebabkan adanya suatu gap-gap antar masyarakat. Dan kemudian jadi orang berbuat tidak sesuai dengan aturan yang ada untuk memenuhi (ongkos) tadi," sambung JK.

Baca juga: Abraham Samad Kritik Parpol Tak Punya Kode Etik: Orang Bermasalah Bisa Jadi Politisi

Lalu, JK mengingatkan betapa pentingnya masyarakat untuk selalu hidup sederhana.

Dia bahkan menyarankan masyarakat untuk berwirausaha agar bisa maju mencalonkan diri sebagai pejabat publik tanpa harus korupsi.

"Kalau hidup sederhana, Anda tidak maju untuk korupsi. Tapi juga ada batasnya hidup sederhana itu. Maka tentu ada dua hal, pertama kita sendiri harus berbuat lebih baik lagi. Atau yang kedua ialah bagaimana masyarakat itu mempertinggi wirausahaan sehingga timbul alternatif untuk maju tanpa korup," imbuhnya.