Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/04/2023, 22:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa ada kampanye negatif yang menuding sawit sebagai penyebab perubahan iklim karena tingginya produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia.

Hal ini ia sampaikan dalam acara pengukungan pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) periode 2023-2028 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

"Produksi CPO Indonesia yang sangat besar telah memunculkan kampanye negatif yang menuduh kelapa sawit sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim," kata Ma'ruf, Rabu.

Ma'ruf menuturkan, sawit juga kerap dikampanyekan merusak lingkungan, merusak hutan, menyerap banyak air, lahan gambut, serta menghasilkan minyak yang mengandung lemak.

Baca juga: Mendag Ditegur Jokowi gara-gara Harga CPO RI Masih Diatur Malaysia

Menurut Ma'ruf, pemerintah bersama pemangku kebijakan terkait termasuk pengusaha sawit mesti menyusun strategi dan melakukan kampanye positif untuk menekan isu tersebut.

"Kita harus dapat mengomunikasikan informasi dan kebijakan secara efektif, serta membuktikan bahwa upaya pengembangan industri kelapa sawit nasional tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf pun mengeklaim bahwa pemerintah mempunyai komitmen untuk menurunkan emisi karbon, salah satunya dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Perkebunan Kepala Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO.

Ia menyebutkan, ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya mempercepat penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit.

Baca juga: Pengusaha Kelapa Sawit RI Tak Gentar Upaya Boikot Uni Eropa

"Berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektar berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun," kata Ma'ruf.

Selain itu, kata dia, program biodiesel atau B30 untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022.

Menurut Ma'ruf, hal itu menunjukkan kebun sawit punya kontribusi cukup besar dalam mengendalikan perubahan iklim.

"Jika fakta-fakta tersebut terkomunikasikan dengan baik, maka diharapkan masyarakat internasional khususnya akan lebih memahami, sehingga dapat menekan kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Duet BUMN Indonesia dan Malaysia Kuasai 88 Persen Produksi CPO Dunia

Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun menyebutkan bahwa kampanye negatif atas sawit tersebut dapat mengurangi pangsa pasar ekspor bila didiamkan.

Oleh sebab itu, Eddy menekankan bahwa pihak pengusaha dan pemerintah harus tetap melawan kampanye negatif tersebut.

"Kita terus melakukan upaya-upaya untuk untuk melawan itu dan memberikan pengertian kepada konsumen kita di Eropa juga mengenai sebenarnya minyak sawit seperti apa sih, itu kita tidak pernah berhenti melakukan itu," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P: Nama Bakal Cawapres Ganjar Tinggal Diumumkan Megawati

PDI-P: Nama Bakal Cawapres Ganjar Tinggal Diumumkan Megawati

Nasional
Soal Wacana Duet Prabowo-Ganjar, Demokrat: Tidak Cukup Waktu Bernegosiasi

Soal Wacana Duet Prabowo-Ganjar, Demokrat: Tidak Cukup Waktu Bernegosiasi

Nasional
Dituding Cari Kesalahan oleh Lukas Enembe, KPK: “Playing Victim!”, Patah Arang untuk Bela Diri

Dituding Cari Kesalahan oleh Lukas Enembe, KPK: “Playing Victim!”, Patah Arang untuk Bela Diri

Nasional
Pemerintah Putuskan 'Social E-Commerce' Hanya Boleh Promosi, Dilarang Transaksi

Pemerintah Putuskan "Social E-Commerce" Hanya Boleh Promosi, Dilarang Transaksi

Nasional
Megawati Disebut Dialog Berulang Kali dengan Jokowi sebelum Nama Bakal Cawapres Ganjar Diputuskan

Megawati Disebut Dialog Berulang Kali dengan Jokowi sebelum Nama Bakal Cawapres Ganjar Diputuskan

Nasional
Soal Posisinya sebagai Caleg DPD, Calon Hakim MK Reny: Tak Dilarang Undang-undang

Soal Posisinya sebagai Caleg DPD, Calon Hakim MK Reny: Tak Dilarang Undang-undang

Nasional
KPK Duga Lukas Enembe Tempatkan Uang 'Panas' di Perusahaan Penerbangan

KPK Duga Lukas Enembe Tempatkan Uang "Panas" di Perusahaan Penerbangan

Nasional
Kaesang Gabung PSI, Said Abdullah Beberkan Perjalanan Politik Jokowi Bersama PDI-P

Kaesang Gabung PSI, Said Abdullah Beberkan Perjalanan Politik Jokowi Bersama PDI-P

Nasional
Urus SKCK Sendiri, Anies: Buat Melamar Kerja...

Urus SKCK Sendiri, Anies: Buat Melamar Kerja...

Nasional
Kompolnas Harap Kasus Kematian Ajudan Kapolda Kaltara Diusut Transparan

Kompolnas Harap Kasus Kematian Ajudan Kapolda Kaltara Diusut Transparan

Nasional
Soal Nama Cawapres Ganjar, Sekjen PDI-P: Dialog 3 Jam dengan Jokowi sampai Minta Petunjuk Tuhan Sudah Dilakukan

Soal Nama Cawapres Ganjar, Sekjen PDI-P: Dialog 3 Jam dengan Jokowi sampai Minta Petunjuk Tuhan Sudah Dilakukan

Nasional
Pemerintah Bakal Tutup Social E-Commerce jika Tetap Berjualan Usai Diberi Peringatan

Pemerintah Bakal Tutup Social E-Commerce jika Tetap Berjualan Usai Diberi Peringatan

Nasional
Hasto Kristiyanto Ungkap Peluang Bakal Cawapres Ganjar Seorang Perempuan

Hasto Kristiyanto Ungkap Peluang Bakal Cawapres Ganjar Seorang Perempuan

Nasional
Ganjar Sebut Mahfud Berpeluang Jadi Cawapres, PPP: Megawati Punya Insting Politik yang Luar Biasa

Ganjar Sebut Mahfud Berpeluang Jadi Cawapres, PPP: Megawati Punya Insting Politik yang Luar Biasa

Nasional
Alasan Pemerintah Larang Transaksi di 'Social E-commerce' seperti TikTok Shop

Alasan Pemerintah Larang Transaksi di "Social E-commerce" seperti TikTok Shop

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com