JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mendorong Kementerian/Lembaga di bawah pemerintah unutk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Hal tersebut diungkap Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam konferensi pers laporan tahunan Komnas HAM secara virtual, Rabu (12/4/2023).
"Saran kebijakan kepada pemerintah agar Presiden mendorong kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM," ujar Atnike.
Baca juga: Komnas HAM Sampaikan 5 Saran Kebijakan untuk Pemerintah, Salah Satunya soal Pemilu 2024
Ia mengatakan, tindaklanjut rekomendasi dari Komnas HAM tersebut harus dilakukan sebagai upaya perbaikan situasi HAM di Indonesia.
Di sisi lain, Komnas HAM juga memberikan saran kepada pemerintah agar menggunakan standar norma pengaturan (SNP) yang dikeluarkan Komnas HAM sebagai acuan pengambilan keputusan pemerintah pusat dan daerah.
Komnas HAM juga meminta agar pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat berdasarkan pada kondisi korban dan tepat sasaran.
Baca juga: Komnas HAM Terima 3.190 Aduan Kasus Sepanjang Tahun 2022
"(Selain itu), memastikan setiap warga engara dapat berpartisipasi dalam tahapan Pemilu 2024 dan mendorong aparat keamanan menjaga situasi kondusif," ucap Atnike.
Terakhir, Komnas HAM menyarankan agar pemerintah memastikan situasi keamanan Papua tetap terjaga.
"Dan memperhatikan HAM serta melakukan tindakan terukur dalam penegakan hukum, termasuk kepada aparat keamanan yang bertugas di Papua," imbuh dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.