JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya menjajaki peluang terbentuknya koalisi besar.
Sejumlah partai pro pemerintah itu saat ini terbagi ke dalam 2 kelompok koalisi. Pertama adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Kedua adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang berisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Di sisi lain, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilihan umum (Pemilu) yang diajukan oleh Partai Prima.
Baca juga: Politisi PDI-P Sebut Koalisi Besar Gagal atau Terwujud, Tergantung Lobi-lobi Puan
Partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menjajaki terbentuknya koalisi besar yang akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Terdapat lima partai yang diwacanakan menjadi bagian dari koalisi besar, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PPP.
Lima partai pendukung pemerintah itulah yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di kantor DPP PAN, dua pekan lalu, PDI-P dan Nasdem absen dalam pertemuan tersebut.
Partai Nasdem yang menjadi bagian koalisi pendukung Jokowi diketahui telah 'menyeberang' dengan membentuk Koalisi Perubahan untuk Perbaikan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
Baca juga: Tak Mau Dicap Sombong, PDI-P Tak Akan Bicara Syarat jika Gabung Koalisi Besar
Senin (10/4/2023) kemarin, penjajakan untuk membentuk koalisi besar dilakukan dengan adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo di kantor DPP Golkar, Jakarta.
"Kami bertukar pikiran mengenai rencana ke depan dari koalisi yang ada, baik itu di koalisi besar maupun dari koalisi KIB (Koalisi Indonesia Bersatu)," kata Airlangga dalam jumpa pers seusai pertemuan.
Airlangga menuturkan, koalisi besar yang terdiri banyak partai politik diperlukan karena Indonesia adalah negara yang besar.
Menurut dia, Indonesia juga menghadapi banyak tantangan ke depan setelah melalui pandemi Covid-19 sehingga membutuhkan stabilitas politik yang dapat dicapai jika para ketua umum partai politik berkomunikasi dengan baik dan lancar.
"Koalisi besar itu sangat diperlukan agar kita bisa menerobos tantangan-tantangan yang ada, yaitu ketidakpastian, baik itu di global maupun terkait dengan cuaca dan terkait dengan apa yang Indonesia harus lakukan dengan situasi penuh ketidakpastian," kata Airlangga.
Baca juga: Ngaku Dukung Koalisi Besar Dibentuk, Cak Imin: Makin Banyak Pasukan, Lebih Baik
Senada, Hary Tanoe juga mendukung wacana pembentukan koalisi besar untuk memastikan keberlanjutan program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Yang tadi beliau sampaikan koalisi besar, yang tentunya sangat penting dalam menjaga kontinuitas NKRI, khususnya program-program yang telah dibangun oleh presiden kita Bapak Jokowi," kata Hary Tanoe.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.