Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PUPR Rayu Asosiasi Jalan Tol untuk Beri Diskon Saat Masa Mudik Lebaran

Kompas.com - 05/04/2023, 17:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku sudah mengusulkan wacana mendiskon tarif jalan tol sepanjang mudik Lebaran 2023 kepada Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI).

Basuki mengatakan, pihak ATI saat ini masih menghitung untung ruginnya bila tarif jalan tol didiskon selama masa mudik Lebaran 2023.

"Ya saya lagi ngojok-ngojoki itu ATI, asosiasi tol supaya mereka (memberi diskon). Sekarang mereka sedang ngitung," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Basuki juga belum bisa memastikan apakah usul memberi diskon tarif jalan tol itu diterima atau tidak.

Baca juga: Kementerian PUPR Masih Tunggu Usulan BUJT soal Diskon Tarif Tol Saat Mudik Lebaran 2023

Ia mengatakan, Kementerian PUPR tidak bisa mengambil inisiatif mendiskon tarif jalan tol karena hal itu berkaitan dengan investasi yang dikucurkan oleh perusahaan operator jalan tol.

"Oh enggak boleh, itu investasi kan, jadi mendistorsi investasi, katanya begitu. Jadi saya tunggu saja, ngojok-ngojoki. Saya enggak akan mengajukan," ujar Basuki.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menjelaskan bahwa pemberian diskon tarif tol untuk masa mudik Lebaran ini sepenuhnya inisiatif dari badan usaha jalan tol (BUJT).

"Mereka lagi kaji, bukannya belum ada. Kita lagi nunggu inisiatif itu," kata Endra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Baca juga: Cuti Bersama Lebaran Maju, Korlantas Prediksi Kepadatan Arus Mudik Terjadi mulai 18 April

Ia mengatakan, biasanya diskon tarif tol diberikan oleh BUJT untuk ruas-ruas tol yang sedang dalam perbaikan.

Diskon diberikan sebagai kompensasi lantaran kegiatan perbaikan mengganggu kelancaran perjalanan pengguna jalan tol.

"Karena kalau enggak (didiskon) mereka diprotes, level of service-nya kurang tapi tarifnya enggak (didiskon). Daripada diprotes mending mereka menawarkan diri," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat menekan BUJT untuk memberikan diskon tarif tol selama masa mudik Lebaran 2023 karena semua keputusan menjadi wewenang BUJT.

Baca juga: Kementerian PUPR Bangun Dua Rest Area Sementara untuk Mudik Lebaran 2023

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com