Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Ingin Gabung KIB-KKIR, Singgung Koalisi Tim Jokowi

Kompas.com - 05/04/2023, 15:00 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin bergabung dengan koalisi besar seandainya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bergabung. 

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, PSI tegak lurus masuk dalam koalisi tim Jokowi mulai hari ini," kata Ketua Umum PSI Giring Ganesha dalam jumpa pers, Rabu (5/4/2023).

Adapun isu bergabungnya dua koalisi partai politik ini mencuat setelah Presiden RI Joko Widodo berjumpa para ketua umum partai-partai tersebut, yakni Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, PKB Muhaimin Iskandar, PAN Zulkifli Hasan, Golkar Airlangga Hartarto, dan PPP Muhamad Mardiono, dalam Silaturahmi Ramadhan, Minggu (2/4/2023).

Baca juga: Ingin Gabung ke KIB-KIR, PSI Klaim Sudah Komunikasi

"PSI merasa ini sudah saatnya untuk kita membangun komunikasi yang lebih intens dalam tenda besar koalisi pendukung Pak Jokowi," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam kesempatan yang sama.

"Saat ini sudah mulai semakin menemukan bentuknya koalisi dari partai-partai pendukung Pak Jokowi, di situ ada KIB, di situ juga ada KIR, yang kemudian mungkin akan disebut koalisi besar yang masih terus mencari bentuknya, tapi komunikasi yang lebih intens sekarang sedang terus kita bangun," jelasnya.

Grace menambahkan bahwa keinginan untuk bergabung dengan koalisi ini tak terlepas dari keinginan PSI untuk mengawal warisan kebijakan rezim Jokowi.

Baca juga: PSI Live di TikTok untuk Galang Dana? Ini Penjelasannya

Ia enggan berandai-andai soal siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh koalisi gemuk ini seandainya KIB dan KKIR jadi mendayung bersama.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil "Rembuk Rakyat" yang dilakukan PSI, partai yang belum mempunyai kursi di parlemen itu mendukung kader PDI-P Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid untuk diduetkan sebagai capres-cawapres Pemilu 2024.

Grace menegaskan bahwa pihaknya masih terus mengupayakan komunikasi dengan partai-partai politik di KKIR yang terdiri dari Gerindra dan PKB serta KIB yang digawangi Golkar, PAN, dan PPP.

"Komunikasi informal sudah dijalankan, rencananya minggu depan komunikasi formalnya akan berlanjut jika diizinkan tentunya, karena ini kan terkait dengan koalisi. Ada pihak-pihak yang banyak ya," kata Grace.

"Jika semua pihak mengizinkan tentu kita PSI akan dengan senang hati ikut masuk dalam tenda besar koalisi pendukung Pak Jokowi untuk memastikan keberlanjutan kebijakan Pak Jokowi," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com