Dewan Penabrak, Dewan "Pengutil", dan Dewan Juragan Partai

Tidak kalah memalukan lagi, anggota DPRD Sumatera Utara, Anwar Sani Tarigan dari PDIP malah “mengutil” jam tangan milik Novi, penjaga gerai Samsung Service Center di Jalan Gatot Subroto, Medan (Kamis, 30/3/2023).

Walau akhirnya kasus “pengutilan” itu berakhir damai, tidak pelak alasan anggota Dewan khilaf mengambil jam tangan Samsung Galaxy Watch 5 yang semula dikira sama dengan miliknya walau tergeletak di meja peraga menjadi gurauan publik.

Rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian memperlihatkan proses “khilaf” yang berjalan sempurna, mulai dari memantau keadaan, memasukkan jam tangan ke saku celana anggota Dewan sampai pihak yang khilaf meninggalkan lokasi (Cnnindonesia.com, 3 April 2023).

Kapolsek Medan Baru AKP Ginanjar menyebut antara Anwar Sani yang khilaf dengan korban Novi sang pemilik jam tangan sudah berdamai. Korban sudah mencabut laporannya ke polisi bernomor STTPL/B/323/V/2023/SPKT Sek Mdn Baru.

Padahal jika ingin meneladani perilaku anggota Dewan, ada baiknya menyimak kesederhanaan dan kesahajaan Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto.

Politisi kawakan dari “Banteng” itu dikenal begitu peduli dengan derita wong cilik. Apa yang dipunya Bambang “Krebo” – begitu saya memanggilnya – dia akan berikan kepada orang yang membutuhkan.

Kebaikan Bambang “Krebo” kini menjadi cerita dari siapa saja yang mengenalnya. Bambang telah “thindak” selama-lamanya pada Minggu, 2 April 2023 lalu.

Masih dengan kesahajaan, saya juga mengikuti proses kerja-kerja politik yang dilakukan Ketua DPRD Kota Surabaya, Dominikus Adi Sutarwijono.

Waktu keseharian mantan wartawan Majalah Tempo itu lebih banyak dihabiskan dengan bercengkerama dengan warga Surabaya yang ada di gang-gang sempit atau “blusukkan” ke kampung-kampung padat hunian.

Adi begitu fasih cerita kesulitan warga Surabaya dan mencari solusinya. Mirip dengan Bambang Kusriyanto, “badan” Adi habis digerogoti angin malam karena menghabiskan saban malam bersama warga di balai-balai pertemuan tingkat Rukun Warga.

Dewan juragan Partai

Menjadi keprihatinan publik sekaligus mendegradasi ketua umum partai-partai takkala ada seorang anggota Dewan yang terhormat di forum resmi rapat bersama antara Komisi III DPR-RI dengan Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Senayan, Jakarta, Rabu (29/03/2023).

Ketika Ketua Komite TPPU Mahfud MD menagih komitmen DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, alih-alih lugas dan elegan menjawab tantangan tersebut, Ketua Komisi III DPR-RI Bambang Wuryanto malah meminta Mahfud MD yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan agar melobi “bos-bos” partai saja.

Menurut Bambang “Pacul” lobi harus dilakukan untuk setiap kepentingan apapun, bukan pada anggota DPR di Senayan yang sejatinya merupakan wakil rakyat, namun pada pimpinan tertinggi di partai. Sebagai petugas partai, Bambang Pacul siap memenuhi perintah “juragan” partai (Tvonenews.com, 2 April 2023).

Memang bisa jadi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP itu ada benarnya. Namun akan lebih taktis dan elegan jika penyampaian pernyataan resmi di forum resmi pula yang diliput luas oleh media dan ditonton oleh publik secara “live” bisa diutarakan dengan logika bernarasi politik yang beradab.

Kekahwatiran saya akan munculnya sentimen negatif dari pernyataan anggota Dewan yang terhormat itu benar adanya karena sontak publik menganggap anggota Dewan itu ibaratnya demokrasi tidak lebih dari sebuah perseroan terbatas.

Tidak itu saja, posisi terhormat dari seorang ketua umum partai yang dihormati kader-kadernya, menjadi bahan “cemohan” publik.

“Jika wakil partai yang ada di DPR hanya sebuah hitungan angka maka tidak heran pemilih itu hanya ditempatkan bak bikang monyet. Maka solusi butuh keadaan yang memanusiakan monyet-monyet.” - Iwan Piliang (penggiat jurnalisme warga).