PR Jokowi untuk Menpora dan Kepala BNPT yang Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga serta Rycko Amelza Dahniel sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/4/2023) kemarin.

Sejumlah pekerjaan rumah pun menanti Dito dan Rycko setelah memangku jabatan barunya.

Dalam keterangan pers seusai pelantikan, Dito mengaku mendapat sejumlah tugas dari Jokowi untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan Menpora sebelumnya, Zainudin Amali.

"Ada tiga poin dari Presiden. Pertama, Pak Presiden ingin di agenda SEA Games dan Asian Games kita memprioritaskan cabang olahraga yang memiliki potensi medali. Jadi harus efisien tetapi kita mendapatkan hasil mendali yang baik," kata Dito.

Baca juga: Soal Potensi Sanksi FIFA, Menpora: Lobi Masih Dijalankan, Pemerintah Support PSSI

Kedua, kata Dito Jokowi ingin liga-liga pertandingan olahraga masif dilaksanakan, baik itu di tingkat pendidikan sekolah dan kuliah serta di tengah masyarakat dengan menggalakan liga antarkampung (tarkam).

"Ketiga, presiden sangat peduli dan ingin ekosistem sport industry Indonesia ini semakin maju dan semakin established. Pak Presiden ingin pengembangan pemuda itu lebih ke arah kewirausahaan dan juga profesionalitas, dan dengan capaian indeks pemudanya naik," ujar Dito.

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu mengakui bahwa jabatan barunya menjadi motivasi untuk mengurangi berat badannya.

Baca juga: Jadi Menpora, Dito Ariotedjo Termotivasi Lebih Disiplin Olahraga

"Jadi, kita hari ini diet makin keras, latihan makin keras. Mungkin teman-teman nanti mau ikut latihan sama saya di Kemenpora," kata dia.

Optimalkan Deradikalisasi

Sementara itu, Rycko mengaku mendapat pesan dari Jokowi untuk mengoptimalkan kegiatan deradikalisasi yang selama ini dilakukan oleh BNPT.

"Bapak Presiden tadi berpesan kepada saya untuk melakukan optimalisasi kegiatan deradikalisasi, terutama kepada saudara kita yang pernah tersesat dan terlibat dalam masalah hukum dengan kasus-kasus radikalisme dan terorisme," kata Rycko seusai dilantik.

Baca juga: Jabat Kepala BNPT, Rycko Amelza Ditugaskan Optimalkan Deradikalisasi

Rycko mengatakan, deradikalisasi itu mesti dilakukan dengan sinergi antara instansi pemerintah maupun kerja sama dengan pihak-pihak di dalam dan luar negeri.

"Utamanya dengan melakukan upaya-upaya pencegahan. Pencegahan dengan menggunakan sentuhan dari hati hingga pencegahan yang lebih mengedepankan upaya-upaya dalam bidang edukasi, pendidikan, dan kesejahteraan," ujar Rycko.

Rycko lantas menekankan bahwa upaya pencegahan lebih baik daripada mengobati dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang telah terpapar radikalisme dan terorisme.

Baca juga: Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Punya Harta Rp 16,9 Miliar Menurut LHKPN Tahun 2014

Ia mengatakan, penegakan hukum terhadap orang-orang yang terpapar ideologi terorisme adalah pilihan terakhir atau ultimum remedium dalam penanggulangan terorisme.

"Pencegahan dahulu, penegakan hukum hanya akan menjadi strategi ultimum remedium," kata Rycko.