Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Potensi Sanksi FIFA, Menpora: Lobi Masih Dijalankan, Pemerintah Support PSSI

Kompas.com - 04/04/2023, 07:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo angkat bicara soal potensi FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia setelah dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Menurutnya, saat ini lobi-lobi kepada FIFA masih terus dilakukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Sepengetahuan saya (dari) komunikasi dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sekarang lobi-lobi dan juga diskusi masih dijalankan," ujar Dito Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/4/2023).

"Yang pasti pemerintah dengan tupoksi dan kewenangannya akan selalu support dari apa yang dilakukan Ketua Umum PSSI," tambahnya.

Baca juga: Dapat Surat dari FIFA, Jokowi: Saya Tidak Bisa Jelaskan Isinya

Diberitakan sebelumnya, sepak bola Indonesia kini fokus menghindari sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA setelah RI batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengaku sudah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk terus melobi FIFA agar Indonesia tidak dikucilkan dari peta sepak bola dunia.

"(Presiden menginstruksikan untuk) kembali membuka pembicaraan dengan FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA, yang kita tahu FIFA sendiri total members-nya 216 dari berbagai negara salah satunya kita," kata Erick seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/3/2023).

"Sehingga bisa diartikan presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepakbolaan dunia," ujar dia.

Baca juga: PKS Sindir Prinsip Tidak Diskriminatif FIFA, Coret Rusia dari Piala Dunia tapi Israel Tidak

Erick menuturkan, saat mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, FIFA jelas menyatakan bahwa mereka tengah mempelajari dan mempertimbangkan potensi sanksi bagi Indonesia.

Erick mengaku belum bisa memastikan sanksi seperti apa yang bakal dijatuhkan, tetapi ia berharap agar jangan sampai Indonesia mendapatkan sanksi terberat.

Sanksi terberat yang dimaksud adalah larangan bagi tim nasional dan klub asal Indonesia untuk berkompetisi di turnamen-turnamen internasional seperti yang pernah dialami pada 2015-2016.

Bila sanksi itu yang dijatuhkan maka aktivitas sepak bola seperti kompetisi hingga pembinaan usia muda hanya bisa dilakukan di dalam negeri tanpa ada output ke tingkat internasional.

Baca juga: Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

"Tentu itu yang terberat di mana kita menjadi menyendiri," kata Erick.

Ia pun menilai sanksi tersebut juga bakal berdampak ke masyarakat luas karena banyak pihak yang terlibat dalam industri sepak bola Indonesia.

Kendati demikian, Erick mengakui ada bentuk sanksi lain yang lebih ringan seperti sanksi administrasi atau sebatas pergantian tuan rumah Piala Dunnia U-20.

Oleh karena itu, ia berjanji akan terus bernegosiasi dengan FIFA untuk menghindari sanksi yang paling berat. "Sanksinya ada tapi jangan yang terberat, nah itu pun apa enggak tahu. Apakah administrasi, apakah apa, saya enggak tahu, kita lihat, tetapi jangan yang sama 2015 begitu," ujar Erick.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com