Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Potensi Sanksi FIFA, Menpora: Lobi Masih Dijalankan, Pemerintah Support PSSI

Kompas.com - 04/04/2023, 07:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo angkat bicara soal potensi FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia setelah dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Menurutnya, saat ini lobi-lobi kepada FIFA masih terus dilakukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Sepengetahuan saya (dari) komunikasi dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sekarang lobi-lobi dan juga diskusi masih dijalankan," ujar Dito Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/4/2023).

"Yang pasti pemerintah dengan tupoksi dan kewenangannya akan selalu support dari apa yang dilakukan Ketua Umum PSSI," tambahnya.

Baca juga: Dapat Surat dari FIFA, Jokowi: Saya Tidak Bisa Jelaskan Isinya

Diberitakan sebelumnya, sepak bola Indonesia kini fokus menghindari sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA setelah RI batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengaku sudah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk terus melobi FIFA agar Indonesia tidak dikucilkan dari peta sepak bola dunia.

"(Presiden menginstruksikan untuk) kembali membuka pembicaraan dengan FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA, yang kita tahu FIFA sendiri total members-nya 216 dari berbagai negara salah satunya kita," kata Erick seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/3/2023).

"Sehingga bisa diartikan presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepakbolaan dunia," ujar dia.

Baca juga: PKS Sindir Prinsip Tidak Diskriminatif FIFA, Coret Rusia dari Piala Dunia tapi Israel Tidak

Erick menuturkan, saat mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, FIFA jelas menyatakan bahwa mereka tengah mempelajari dan mempertimbangkan potensi sanksi bagi Indonesia.

Erick mengaku belum bisa memastikan sanksi seperti apa yang bakal dijatuhkan, tetapi ia berharap agar jangan sampai Indonesia mendapatkan sanksi terberat.

Sanksi terberat yang dimaksud adalah larangan bagi tim nasional dan klub asal Indonesia untuk berkompetisi di turnamen-turnamen internasional seperti yang pernah dialami pada 2015-2016.

Bila sanksi itu yang dijatuhkan maka aktivitas sepak bola seperti kompetisi hingga pembinaan usia muda hanya bisa dilakukan di dalam negeri tanpa ada output ke tingkat internasional.

Baca juga: Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

"Tentu itu yang terberat di mana kita menjadi menyendiri," kata Erick.

Ia pun menilai sanksi tersebut juga bakal berdampak ke masyarakat luas karena banyak pihak yang terlibat dalam industri sepak bola Indonesia.

Kendati demikian, Erick mengakui ada bentuk sanksi lain yang lebih ringan seperti sanksi administrasi atau sebatas pergantian tuan rumah Piala Dunnia U-20.

Oleh karena itu, ia berjanji akan terus bernegosiasi dengan FIFA untuk menghindari sanksi yang paling berat. "Sanksinya ada tapi jangan yang terberat, nah itu pun apa enggak tahu. Apakah administrasi, apakah apa, saya enggak tahu, kita lihat, tetapi jangan yang sama 2015 begitu," ujar Erick.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com