Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Samad Sebut Parpol Mudah Dibeli untuk Jadi Kendaraan Politik

Kompas.com - 30/03/2023, 10:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menilai, partai politik di Indonesia tidak punya akuntabilitas keuangan partai sehingga pengurus inti partai punya otoritas besar dalam menentukan kebijakan partai.

Akibatnya, menurut Samad, partai politik jadi mudah "dibeli" oleh tokoh-tokoh yang berada di luar partai untuk dijadikan kendaraan politik pada pemilihan umum.

"Seseorang, walaupun dia bukan kader partai politik, dia bisa dengan mudah membeli partai A, B, atau C, untuk dipakai sebagai kendaraan, sebagai media untuk menjadi calon bupati, wali kota, gubernur, dan presiden," kata Samad dalam program Gaspol! Kompas.com, Rabu (29/3/2023).

Menurut dia, akuntabilitas itu penting agar kebijakan partai tak terpusat pada pengurus inti dan tidak membuat partai politik mudah "dibeli".

"Karena dia tidak punya itu tadi, akuntabilitas, kalau dia punya maka itu diatur sehingga tidak mudah orang di luar partai memakai partai itu menjadi kendaraan politik," ujar Samad.

Baca juga: Abraham Samad: Anas Harus Buktikan, Katanya kalau Korupsi Bakal Digantung di Monas?

Selain itu, Samad mengkritik partai-partai politik yang belum memiliki kode etik atau code of conduct demi mencegah lahirnya politisi korup.

Ia menilai, kode etik yang dimiliki partai politik dapat menyaring orang-orang bermasalah untuk terjun ke dunia politik dan menjadi seorang pemimpin.

"Partai politik di Indonesia tidak punya code of conduct, oleh karena dia tidak punya code of conduct, maka orang bermasalah pun bisa masuk ke jalur politisi dan bisa menjadi seorang pemimpin," kata Samad.

Samad berpandangan, code of conduct tersebut hendakya bisa mengatur bahwa orang yang tidak punya reputasi baik tidak bisa mencalonkan diri menjadi pejabat legislatif dan eksekutif.

"Tapi karena dia tidak punya code of conduct, maka siapa saja yang punya duit bisa masuk ke dunia politik," ujar Samad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Nasional
Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com