Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

8 Tahun Berlalu, Abraham Samad Buka-bukaan "Skandal Rumah Kaca" dan Ambisi Cawapres

Kompas.com - 30/03/2023, 05:16 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sarat akan kontroversi. Salah satu kontroversi yang sempat menghebohkan publik di tahun 2015, adalah skandal yang disebut "Rumah Kaca".

Skandal ini bermula dari sebuah tulisan di Kompasiana yang menceritakan soal ambisi Abraham menjadi calon wakil presiden bagi Jokowi untuk Pemilu 2014 meski dia masih menjabat pimpinan KPK.

Dalam tulisan itu, Abraham diceritakan enam kali melakukan pertemuan dengan elite-elite PDI-P untuk membahas dirinya menjadi cawapres. Meski akhirnya, PDI-P lebih memilih Jusuf Kalla untuk disandingkan dengan Jokowi.

Polemik ini muncul setahun tak lama setelah KPK pimpinan Abraham menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Budi Gunawan ketika itu adalah calon tunggal Kapolri pilihan Jokowi, dan juga orang dekat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Eks Ketua KPK: Enggak Bisa Dibilang Anas Tersangka karena BW dan Abraham Samad

Abraham dituduh sengaja menargetkan Budi Gunawan untuk balas dendam karena gagal dipilih sebagai cawapres.

Delapan tahun berselang, kisah Abraham ini masih mengundang banyak tanya. Apa yang sebenarnya terjadi?

Dalam program Gaspol! (Ngobrol Ngegas Pasti Nampol!), Abraham pun mengenang kembali masa-masa itu.

"Itu bagian dari rekayasa. Dari situ menjalar sampai foto rekayasanya. Tapi enggak ada masalah bagi saya. Saya tidak pernah sama sekali mau mencalonkan diri (jadi cawapres Jokowi)," ujar Abraham dalam acara GASPOL! Kompas.com, Rabu (29/3/2023).

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Abraham Samad, Insiden Rumah Kaca, dan Tuduhan Sasar Anas

Abraham hingga saat ini masih bertanya-tanya alasan penyelidikan kasus "Rumah Kaca" dihentikan.

"Tidak ada (pertemuan), kalau ada silakan ditindaklanjuti ke proses hukum, kenapa dihentikan?" kata Abraham.

Dia juga mengaku sudah pernah diperiksa Dewan Etik KPK terkait kasus ini. Hasilnya, tak ada sanksi yang dia terima. Bahkan, orang yang melaporkannya terkait kasus "Rumah Kaca", sebut Abraham, tak mau hadir ke KPK. 

"Saya pernah juga diperiksa dewan etik (KPK), ada enggak yang begitu? Kan enggak ada," ujar Ketua KPK periode 2011-2015 itu.

"(Kasus) itu cuma sentilan orang yang enggak senang sama saya," kata Abraham.

Analisa dari Abraham Samad, dirinya saat itu diisukan sebagai cawapres karena tingkat popularitasnya tinggi.

"Mungkin, ini analisa saya, mungkin pada saat saya jadi Ketua KPK itu kan tingkat popularitasnya tinggi sekali," kata Abraham.

Halaman:


Terkini Lainnya

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Nasional
Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Nasional
Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Nasional
Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Jadi Faktor Utama Peningkatan Daya Saing RI

Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Jadi Faktor Utama Peningkatan Daya Saing RI

Nasional
Berbagi Manfaat Saat Idul Adha, Antam Salurkan 238 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Berbagi Manfaat Saat Idul Adha, Antam Salurkan 238 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gerindra: Prabowo Belum Berpikir soal Presiden Kembali Dipilih MPR

Gerindra: Prabowo Belum Berpikir soal Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com