Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepak Terjang Irjen Fadil Imran, Kabaharkam Baru yang Pernah Tangkap Ryan Jombang hingga John Kei

Kompas.com - 29/03/2023, 09:54 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempromosikan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Mohammad Fadil Imran menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Promosi jabatan yang didapatkan Fadil tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/713/III/KEP./2023 tertanggal 27 Maret 2023.

Total, terdapat 155 perwira tinggi dan perwira menengah Polri yang dimutasi dan dipromosi ke jabatan baru.

"Irjen Pol Dr Mohammad Fadil Imran, SIK, M.Si. NRP 68080522 Kapolda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabarhakam Polri," demikian poin kedua dalam surat telegram tersebut, dikutip Kompas.com, Rabu (29/3/2023).

Baca juga: Mutasi Polri: Irjen Fadil Imran Jadi Kabaharkam, Irjen Karyoto Kapolda Metro Jaya

Adapun jabatan baru yang akan diemban Fadil dengan menggantikan Kabaharkam sebelumnya, Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto yang memasuki masa pensiun.

Sedangkan, posisi Fadil sebagai Kapolda Metro Jaya akan digantikan oleh Irjen Karyoto yang merupakan perwira tinggi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Irjen Karyoto saat ini ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jabatan deputi penindakan.

Berikut profil dan sepak terjang Fadil:

Tangkap Ryan Jombang

Fadil lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 14 Agustus 1968. Abituren Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini mempunyai pengalaman panjang di bidang reserse.

Bersama Korps Bhayangkara, Fadil pernah menduduki sejumlah jabatan penting.

Di antaranya Kasat III Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (2008), Kapolres KP3 Tanjung Priok (2008), dan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (2009).

Fadil juga pernah dipercaya menjabat Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (2011), Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri (2011), Kapolres Metro Jakarta Barat (2013), dan Analis Kebijakan Madya Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri (2015).

Setelah itu, Fadil pernah menduduki posisi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya (2016), Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (2018), Kapolda Jawa Timur (2020), dan Kapolda Metro Jaya (2020).

Baca juga: Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto yang Jadi Kapolda Metro Jaya Punya Harta Rp 7,7 M

Fadil juga tercatat berulang kali menunjukkan keahliannya di bidang reserse dalam kasus yang sempat bikin heboh masyarakat.

Seperti penangkapan tersangka mutilasi Ryan Jombang (2008), penangkapan tersangka mutilasi Baekuni alias Babe (2010), dan penangkapan Hercules & John Kei (2013).

Fadil juga pernah menangani kasus pembajakan Warkop DKI Reborn (2016), menjerat 325 orang tersangka dan 85 perusahaan atas kasus kebakaran hutan seluas 7.264 hektare, membongkar sindikat Saracen (2017), serta penangkapan Muslim Cyber Army (2018).

Harta Rp 4,2 miliar

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2020, Fadil tercatat memiliki total harta Rp 4,2 miliar.

Dalam LHKPN tersebut, Fadil tercatat mempunyai tanah dan bangunan di Kota Bekasi dan Kota Bandar Lampung senilai Rp 2,4 miliar.

Ia juga dilaporkan memiliki mobil Toyota Inova Venturer tahun 2019 senilai Rp 300 juta serta memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 1,4 miliar. Dengan demikian, total harta yang dmilikinya sebanyak Rp 4,2 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com