Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Israel di Piala Dunia U-20: Ditolak Politisi, Tidak Dipersoalkan Palestina

Kompas.com - 28/03/2023, 11:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

Pendapat senada dikemukakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang menilai keikutsertaan Israel belum tentu merugikan Palestina.

Yahya berpandangan, upaya membela Palestina hendaknya tidak hanya dilakukan dengan meneriakkan protes, tetapi juga memikirkan langkah tindak lanjut dan solusi atas persoalan yang terjadi di Palestina.

Menurut dia, satu hal yang bisa dilakukan adalah memperkuat posisi Indonesia di dalam platform internasional dan multilateral yang menurut dia merupakan mandat proklamasi.

Dalam konteks keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20, Yahya menilai penolakan terhadap Israel tidak ada gunanya bila tidak diikuti langkah lanjutan.

"Tapi kalau kita kembangkan positioning Indonesia melalui FIFA ini sehingga kita betul-betul mempunyai posisi moral yang meningkat untuk terus mengartikulasikan arah dari solusi masalah Palestina, itu saya kira lebih konstruktif daripada sekadar protes, tidur, protes, tidur, enggak ada gunanya," ujar dia, Jumat (24/3/2023).

Pemerintah Cari Jalan Keluar

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah akan mencari jalan keluar mengenai polemik keikutsertaan.

Di satu sisi, ia menegaskan, Indonesia tidak mempunyai dan tidak akan melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka

Di sisi lain, Mahfud juga menekankan bahwa Indonesia ingin bergaul di dunia internasional dan menjadikan olahraga sebagai salah satu pintu masuknya.

"Kita olah kedua pandangan ini agar Indonesia tetap jaya dan sejahtera, maju, dan tetap tidak akan mendukung Israel, tetap akan mendukung kemerdekaan Palestina, dan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Israel," kata Mahfud.

"Nah, langkah-langkah berikutnya tunggu saja," imbuh dia.

Baca juga: Sayangkan Sikap Politikus Tolak Timnas Israel, Pengamat: Yang Ditentang Harusnya Kebijakan Zionis Israel

Pelaksana Tugas Menpora Muhadjir Effendy pun mengungkapkan bahwa pemerintah telah melobi FIFA dengan mengajukan syarat terkait partisipasi Israel, tetapi tidak mendapatkan respons positif.

Syarat itu itu diajukan karena Pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

"Karena itu, kalau dalam ketika ada negara yang timnya kita indikasikan masuk kategori itu harus ada prasyarat-prasyarat khusus dan itulah yang kita ajukan ke FIFA dan kelihatannya tidak ada titik temu," kata Muhadjir.

Kendati demikian, Muhadjir menegaskan bahwa sikap itu bukan berarti Indonesia menolak kehadiran Israel dengan alasan taat kepada konstitusi.

Baca juga: Wagub Bali Sebut Koster Sudah Perhitungkan Dampak Menolak Timnas Israel di Piala Dunia U20

Menurut dia, prasyarat itu diajukan agar keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20 tidak dianggap melanggar konstitusi Indonesia.

"Bukan berarti kita menolak kehadiran dia, dan untuk itu kita sudah mengajukan beberapa kondisi kepada FIFA. Dia boleh asal gini, gini, gini, gitu lho," ujar Muhadjir.

Walaupun belum mendapat respons positif, Muhadjir mengaku masih optimistis Indonesia dapat menggelar Piala Dunia U20 sesuai rencana.

"Kita masih berharap ada perubahan sikap dari FIFA dan juga kita akan mencoba untuk mengakomodasi berbagai macam penolakan dari dalam," kata Muhadjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com