PDI-P: Dua Periode dengan Jokowi, Semua Parpol Merasa Nyaman

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengeklaim, semua parpol yang berkoalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo merasakan kenyamanan.

Gotong royong menjadi dasarnya.

"Spirit kami kan gotong royong sehingga kerja sama yang dilakukan oleh PDI, selama 2 periode Pak Jokowi dengan partai politik yang lain, semua merasa nyaman," kata Hasto di acara Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (22/3/2023) malam.dalam acara yang dipandu Budiman Tanuredjo itu.

Hasto melanjutkan, kenyamanan itu terbawa hingga ke parlemen.

Baca juga: Pengamat Nilai PDI-P dan Gerindra Bakal Koalisi jika Elektabilitas Anies Melejit

Di parlemen, tambah Hasto, antar partai politik pengusung Jokowi merasakan kenyamanan.

"Mas Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad), sebagai Wakil Ketua DPR nyaman bekerja sama dengan Mbak Puan, sebagai Ketua DPR, misalnya seperti itu," jelas Hasto.

Hasto kemudian menyoroti partai partai politik sudah membangun kerja sama politik untuk Pemilu 2024.

Ia kemudian menyebut koalisi Gerindra-PKB yang sudah terbentuk akhir tahun lalu.

Baca juga: Hasto: Bagi PDI-P, Bicara Capres-Cawapres Bukan soal Angka Elektoral

"Apalagi tadi, kan sebenarnya poros-poros kerja sama itu sudah dilakukan, Gerindra dengan PKB bahkan sudah membuat satu kontrak politik," ungkap Hasto.

Tiba-tiba, Hasto menilai Gerindra adalah partai politik yang memegang kuat soal prinsip kerja sama politik.

Menurutnya, apabila Gerindra sudah membuat satu kontrak politik, maka akan dipegang dengan kekeh.

"Kalau Gerindra buat kontrak politik kekeh dipegang, yang utang enggak bayar pun dipersoalkan," tutur Hasto sembari diiringi riuh tawa hadirin dan narasumber lain, seperti Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi.

Baca juga: Soal Hari Baik Megawati Umumkan Capres, Sekjen PDI-P Singgung Sabtu Pahing 24 Juni

Sebagai informasi, perjanjian utang-piutang antara Anies Baswedan dan Gerindra, khususnya Sandiaga Uno, sempat menjadi perbincangan politik beberapa bulan lalu.

Saat itu, Anies dikabarkan memiliki utang kepada mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terkait Pilgub DKI Jakarta 2017.

Sandi mengatakan, utang sebesar Rp 50 miliar itu masih belum dibayar Anies.

Hanya saja, setelah isu itu membesar, Sandiaga kemudian mengatakan bahwa tidak akan membahas hal itu lagi di muka umum.