Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Menduetkan Ganjar dan Prabowo Dinilai Terlalu Dini

Kompas.com - 23/03/2023, 11:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang terlalu dini.

"Kalau menurut saya terlalu dini untuk digabungkan," kata Burhanuddin dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (21/3/2023) malam.

Burhanuddin beralasan, wacana menduetkan Ganjar dan Prabowo maupun sebaliknya muncul pada November 2022, atau ketika elektabilitas Anies Baswedan melajit dan mengancam Ganjar yang duduk di urutan pertama.

Baca juga: Pengamat Sebut Kesepakatan Tiga King Maker Bisa Tentukan Terbentuknya Duet Prabowo-Ganjar

Namun, belakangan, sejumlah hasil survei justru menunjukkan elektabilitas Anies turun cukup tajam, sedangkan Prabowo naik.

"(Penyebab) naiknya (elektabilitas) Pak Prabowo salah satunya adalah mulai mengalirnya pendukung Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto," kata Burhanuddin.

Berkaca dari situasi itu, menurut Burhanuddin, menduetkan Ganjar dengan Prabowo merupakan opsi terakhir bila elektabilitas Anies kembali melejit dan mengancam keduanya.

"Tapi kalau misalnya Anies Baswedan tidak terlalu mengancam, kemungkinan yang masuk putaran kedua antara Ganjar dan Pak Prabowo, pada titik itu dua-duanya dianggap sebagai all president's men," kata Burhanuddin.

Wacana duet Prabowo dan Ganjar pada Pemilu 2024 jadi perbincangan hangat belakangan ini.

Desas-desus itu bermula dari momen keakraban keduanya bersama Presiden Joko Widodo dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Awalnya Tolak Wacana Prabowo-Ganjar, Sikap PDI-P Kini Melunak Usai Pertemuan Jokowi-Megawati

Seolah bersambut, Gerindra tampak memberikan sinyal restu atas wacana itu.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, partainya berpeluang mendukung Ganjar pada pilpres mendatang.

Asalkan, kata dia, dalam kontestasi itu Ganjar berpasangan dengan Prabowo, sebagai calon wakil presiden (cawapres).

“Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden," kata Hashim saat ditemui di Gedung Joang ‘45, Jakarta, Minggu (12/3/2023).

Berbeda dengan Gerindra, PDI-P menyiratkan penolakan atas wacana duet Prabowo sebagai capres dan Ganjar sebagai cawapres.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, kader partainya harus ditempatkan di kursi calon RI-1.

"Ya, kader dari PDI Perjuangan (harus capres), sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut tentu saja kami akan mengusung calon presiden," kata Hasto di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).

Baca juga: Soal Wacana Duet dengan Prabowo, Ganjar: Siapa yang Jodohin? Kita Kerja Dulu

Kendati demikian, Hasto menyatakan, PDI-P tidak akan berjuang sendirian pada Pemilu 2024.

PDI-P terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain, dengan syarat kandidat capres harus dari partai banteng.

“Terkait dengan calon presiden, sebagaimana amanat Ibu Megawati Soekarnoputri pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50, PDI Perjuangan akan mendorong kader internal untuk sebagai calon presiden," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com