Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/03/2023, 06:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas memetakan preferensi publik terhadap latar belakang tokoh yang dinilai paling layak menjadi calon presiden (capres).

Hasilnya, sosok dari kalangan militer paling banyak dipilih. Sebanyak 23,6 responden menginginkan capres berlatar belakang militer.

Selain itu, sosok kepala daerah juga tak kalah favorit. Di posisi kedua dengan persentase perolehan suara tak terpaut jauh, sebanyak 22,4 responden ingin capres berlatar belakang kepala daerah.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Relawan Dapat Pesan Ojo Kesusu Pilih Capres

Lalu, sebanyak 10,5 persen responden menginginkan tokoh agama jadi calon RI-1. Menyusul kemudian tokoh masyarakat yang diinginkan oleh 8,7 persen responden.

Selanjutnya, secara berturut-turut latar belakang tokoh yang diinginkan publik menjadi capres yakni pengusaha (3,7 persen), birokrat (3,6 persen), pimpinan/pengurus partai (3,6 persen), dan akademisi (2,8 persen).

Namun demikian, dalam survei ini, sebanyak 15,1 persen responden menyatakan tidak tahu akan latar belakang tokoh yang dia inginkan sebagai capres. Sedangkan 6,0 persen responden mengungkapkan latar belakang lain.

Baca juga: Jokowi Beri Masukan soal Capres ke Megawati dalam Pertemuan di Istana

Mengacu pada model kepemimpinan dambaan publik ini, Litbang Kompas memetakan, pemimpin yang merepresentasikan kekuatan sosok tegas dan berwibawa lebih diinginkan.

Kemudian, tingginya harapan terhadap pemimpin berlatar kepala daerah mengindikasikan bahwa publik menginginkan model kepemimpinan yang benar-benar berprestasi dalam pengelolaan wilayah dan dekat dengan masyarakat.

Munculnya kedua latar belakang pemimpin yang dambaan publik ini seakan mengulang persaingan politik pada Pemilu 2014 yang menghadirkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden berlatar militer dan Joko Widodo yang berlatar kepala daerah.

Baca juga: Ketika Partai Politik Masih Tak Lebih dari Idol Club...

Adapun jelang Pemilu 2024 kini, figur tersebut seolah tercermin dari wacana duet Prabowo dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Survei Litbang Kompas ini digelar pada 25 Januari-4 Februari 2023. Sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Menggunakan metode tersebut, margin of error penelitian berkisar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun wacana duet Prabowo-Ganjar menguat setelah keduanya “dipertemukan” oleh Presiden Joko Widodo dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

Wacana ini seolah disambut hangat oleh Gerindra. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, partainya berpeluang mendukung Ganjar pada Pilpres 2024.

Baca juga: Duet Prabowo-Ganjar atau Ganjar-Prabowo? Ini yang Lebih Menguntungkan Menurut Litbang Kompas

Asalkan, kata dia, dalam kontestasi itu Ganjar dipasangkan sebagai cawapres Prabowo.

"Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden," kata Hashim saat ditemui di Gedung Joang' 45, Jakarta, Minggu (12/3/2023).

Menanggapi usulan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya mendorong kader internal untuk maju sebagai capres. Sebagai partai pemenang pemilu, PDI-P enggan “hanya” memajukan kadernya di posisi calon RI-2.

"Ya, kader dari PDI Perjuangan (harus capres), sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut tentu saja kami akan mengusung calon presiden," kata Hasto di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Nasional
Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com