Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/03/2023, 06:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas memetakan preferensi publik terhadap latar belakang tokoh yang dinilai paling layak menjadi calon presiden (capres).

Hasilnya, sosok dari kalangan militer paling banyak dipilih. Sebanyak 23,6 responden menginginkan capres berlatar belakang militer.

Selain itu, sosok kepala daerah juga tak kalah favorit. Di posisi kedua dengan persentase perolehan suara tak terpaut jauh, sebanyak 22,4 responden ingin capres berlatar belakang kepala daerah.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Relawan Dapat Pesan Ojo Kesusu Pilih Capres

Lalu, sebanyak 10,5 persen responden menginginkan tokoh agama jadi calon RI-1. Menyusul kemudian tokoh masyarakat yang diinginkan oleh 8,7 persen responden.

Selanjutnya, secara berturut-turut latar belakang tokoh yang diinginkan publik menjadi capres yakni pengusaha (3,7 persen), birokrat (3,6 persen), pimpinan/pengurus partai (3,6 persen), dan akademisi (2,8 persen).

Namun demikian, dalam survei ini, sebanyak 15,1 persen responden menyatakan tidak tahu akan latar belakang tokoh yang dia inginkan sebagai capres. Sedangkan 6,0 persen responden mengungkapkan latar belakang lain.

Baca juga: Jokowi Beri Masukan soal Capres ke Megawati dalam Pertemuan di Istana

Mengacu pada model kepemimpinan dambaan publik ini, Litbang Kompas memetakan, pemimpin yang merepresentasikan kekuatan sosok tegas dan berwibawa lebih diinginkan.

Kemudian, tingginya harapan terhadap pemimpin berlatar kepala daerah mengindikasikan bahwa publik menginginkan model kepemimpinan yang benar-benar berprestasi dalam pengelolaan wilayah dan dekat dengan masyarakat.

Munculnya kedua latar belakang pemimpin yang dambaan publik ini seakan mengulang persaingan politik pada Pemilu 2014 yang menghadirkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden berlatar militer dan Joko Widodo yang berlatar kepala daerah.

Baca juga: Ketika Partai Politik Masih Tak Lebih dari Idol Club...

Adapun jelang Pemilu 2024 kini, figur tersebut seolah tercermin dari wacana duet Prabowo dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Survei Litbang Kompas ini digelar pada 25 Januari-4 Februari 2023. Sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Menggunakan metode tersebut, margin of error penelitian berkisar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun wacana duet Prabowo-Ganjar menguat setelah keduanya “dipertemukan” oleh Presiden Joko Widodo dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

Wacana ini seolah disambut hangat oleh Gerindra. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, partainya berpeluang mendukung Ganjar pada Pilpres 2024.

Baca juga: Duet Prabowo-Ganjar atau Ganjar-Prabowo? Ini yang Lebih Menguntungkan Menurut Litbang Kompas

Asalkan, kata dia, dalam kontestasi itu Ganjar dipasangkan sebagai cawapres Prabowo.

"Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden," kata Hashim saat ditemui di Gedung Joang' 45, Jakarta, Minggu (12/3/2023).

Menanggapi usulan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya mendorong kader internal untuk maju sebagai capres. Sebagai partai pemenang pemilu, PDI-P enggan “hanya” memajukan kadernya di posisi calon RI-2.

"Ya, kader dari PDI Perjuangan (harus capres), sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut tentu saja kami akan mengusung calon presiden," kata Hasto di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

Nasional
Bencana Mei 1998 dan 2023 dalam Berita Kompas

Bencana Mei 1998 dan 2023 dalam Berita Kompas

Nasional
BRIN Sanksi Thomas Djamaluddin Minta Maaf Terbuka Buntut Kasus Ancaman ke Warga Muhammadiyah

BRIN Sanksi Thomas Djamaluddin Minta Maaf Terbuka Buntut Kasus Ancaman ke Warga Muhammadiyah

Nasional
Putusan MK Diduga Bocor, KSP: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan Atur Sistem Pemilu

Putusan MK Diduga Bocor, KSP: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan Atur Sistem Pemilu

Nasional
Pimpinan PDI-P Sambangi Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar sebagai Capres

Pimpinan PDI-P Sambangi Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar sebagai Capres

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Dukung Partai-Kandidat Tertentu Saat Pemilu Dinilai Tak Netral

Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Dukung Partai-Kandidat Tertentu Saat Pemilu Dinilai Tak Netral

Nasional
Tunggu Luhut Pulang ke Indonesia, Sidang Haris Azhar dan Fatia Ditunda

Tunggu Luhut Pulang ke Indonesia, Sidang Haris Azhar dan Fatia Ditunda

Nasional
Jubir MK Tegaskan Gugatan Sistem Pemilu Baru di Tahap Penyerahan Kesimpulan, Belum Bahas Keputusan

Jubir MK Tegaskan Gugatan Sistem Pemilu Baru di Tahap Penyerahan Kesimpulan, Belum Bahas Keputusan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat ke Erdogan yang Kembali Terpilih Jadi Presiden Turkiye

Jokowi Ucapkan Selamat ke Erdogan yang Kembali Terpilih Jadi Presiden Turkiye

Nasional
Bantah Denny Indrayana, MA Sebut Majelis PK Moeldoko Belum Dibentuk

Bantah Denny Indrayana, MA Sebut Majelis PK Moeldoko Belum Dibentuk

Nasional
Indonesia Resmi Miliki 2 Kapal Penyapu Ranjau Laut, Dijemput KSAL di Jerman

Indonesia Resmi Miliki 2 Kapal Penyapu Ranjau Laut, Dijemput KSAL di Jerman

Nasional
Tak Penuhi Panggilan KY, Ketua PN Jakarta Pusat Dipanggil Ulang Besok

Tak Penuhi Panggilan KY, Ketua PN Jakarta Pusat Dipanggil Ulang Besok

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Tak Netral pada Pemilu Dinilai Berpotensi Menyeleweng

Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Tak Netral pada Pemilu Dinilai Berpotensi Menyeleweng

Nasional
KY Panggil Ketua PN Jakpus dan Hakim yang Putuskan Penundaan Pemilu

KY Panggil Ketua PN Jakpus dan Hakim yang Putuskan Penundaan Pemilu

Nasional
Gubernur Bali: 129 Wisman Dideportasi dari Januari hingga Mei 2023

Gubernur Bali: 129 Wisman Dideportasi dari Januari hingga Mei 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com