Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 58 Persen Perputaran Uang Ada di Jawa, 17.000 Pulau yang Lain Dapat Apa?

Kompas.com - 17/03/2023, 08:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia agar tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Jokowi mengatakan, 58 persen produk domestik bruto (PDB) atau perputaran uang se-Indonesia berada di Pulau Jawa, padahal Indonesia memiliki setidaknya 17.000 pulau.

"Yang namanya PDB ekonomi, artinya ekonomi perputaran uang, itu 58 persen ada di Pulau Jawa. Terus, 17.000 pulau yang lain dapat apa?" kata Jokowi di acara Istigasah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar, Jumat (17/3/2023), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Tidak hanya ekonomi, Jokowi mengatakan, 56 persen dari 280 juta penduduk Indonesia atau sekitar 150 juta orang juga tinggal di Pulau Jawa.

"Oleh sebab itu perlu ada pemerataan, bukan Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris," kata mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Baca juga: Jokowi Akan Hadiri Istigasah hingga Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Kalsel

Menurut Jokowi, banyaknya pembangunan infrastruktur di luar Jawa merupakan upaya pemerintah agar PDB tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa dan mewujudkan pemerataan.

Ia mengatakan, pemerataan yang membuat pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara yang sedang dibangun di provinsi Kalimantan Timur.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, memindahkan ibu kota sesungguhnya adalah gagasan lama sejak era Presiden Sukarno tetapi tak terealisasi.

"Sekarang kita eksekusi dan sudah dimulai, insya Allah mungkin bisa dalam 10 tahun, bisa 15 tahun akan selesai dan ibu kota kita di Nusantara," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ingin Bangun RS Sekelas Mount Elizabeth di IKN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com