Jokowi Ingin Bangun RS Sekelas Mount Elizabeth di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah berencana membangun rumah sakit (RS) dan universitas kelas atas di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Dilansir dari The Straits Times, Kamis, Jokowi mengungkapkan, saat ini sudah ada sembilan RS dan tujuh universitas telah menyatakan minat untuk hadir di IKN. Beberapa di antaranya didukung dengan kemitraan asing.

Baca juga: Penuhi Stok Material Konstruksi di IKN, 6 BUMN Ramai-ramai Bikin Usaha Bareng

Jokowi mengatakan, dia berharap RS Singapura seperti Mount Elizabeth dan Gleneagles Hospital beserta universitasnya dapat melakukan hal yang sama. Sehingga, Presiden berharap investor Singapura akan bermitra dengan Indonesia dalam hal ini.

Sebab, lanjut Presiden, pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai insentif kepada investor. Termasuk dalam insentif yang dimaksud yakni tax holiday dan pemberian izin hak atas tanah yang lebih panjang.

Infrastruktur segera siap

Dalam sebuah wawancara pada Rabu, Jokowi menyatakan, saat ini ekonomi Indonesia berada dalam posisi yang baik. Sejalan dengan kondisi tersebut, banyak potensi yang bisa digali dari Indonesia.

“Perekonomian Indonesia juga dalam posisi yang baik. Banyak potensi yang bisa digali,” ujarnya masih dilansir dari The Straits Times.

Baca juga: PM Lee Hsien Loong Sebut Singapura Dukung Proyek IKN

Oleh karenanya, Presiden Jokowi yakin sejumlah infrastruktur seperti Istana Kepresidenan dan gedung pemerintahan di IKN diharapkan bisa siap pada kuartal kedua 2023. Setelah itu, investor dapat mulai membangun RS, universitas, dan hotel.

Meski demikian, Jokowi juga mengakui bahwa proyek tersebut memiliki tantangan dan hambatan. Salah satunya pembukaan lahan. “Kami ingin bergerak cepat, tetapi pembukaan lahan membutuhkan waktu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi pun mengungkapkan, IKN diharapkan bisa menjadi solusi berkelanjutan untuk mengatasi masalah kepadatan dan kemacetan Jakarta.

Beberapa kementerian dan lembaga pemerintah akan dipindahkan ke IKN secara bertahap mulai tahun 2024.

Adapun proyek IKN seluas 2.561 kilometer persegi, diperkirakan menelan biaya Rp 466 triliun.

Menurut Jokowi, negara akan menanggung 20 persen biaya pembangunan IKN dan berharap sektor swasta bisa menanggung sisanya.