Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Bangun RS Sekelas Mount Elizabeth di IKN

Kompas.com - 16/03/2023, 18:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah berencana membangun rumah sakit (RS) dan universitas kelas atas di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Dilansir dari The Straits Times, Kamis, Jokowi mengungkapkan, saat ini sudah ada sembilan RS dan tujuh universitas telah menyatakan minat untuk hadir di IKN. Beberapa di antaranya didukung dengan kemitraan asing.

Baca juga: Penuhi Stok Material Konstruksi di IKN, 6 BUMN Ramai-ramai Bikin Usaha Bareng

Jokowi mengatakan, dia berharap RS Singapura seperti Mount Elizabeth dan Gleneagles Hospital beserta universitasnya dapat melakukan hal yang sama. Sehingga, Presiden berharap investor Singapura akan bermitra dengan Indonesia dalam hal ini.

Sebab, lanjut Presiden, pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai insentif kepada investor. Termasuk dalam insentif yang dimaksud yakni tax holiday dan pemberian izin hak atas tanah yang lebih panjang.

Infrastruktur segera siap

Dalam sebuah wawancara pada Rabu, Jokowi menyatakan, saat ini ekonomi Indonesia berada dalam posisi yang baik. Sejalan dengan kondisi tersebut, banyak potensi yang bisa digali dari Indonesia.

“Perekonomian Indonesia juga dalam posisi yang baik. Banyak potensi yang bisa digali,” ujarnya masih dilansir dari The Straits Times.

Baca juga: PM Lee Hsien Loong Sebut Singapura Dukung Proyek IKN

Oleh karenanya, Presiden Jokowi yakin sejumlah infrastruktur seperti Istana Kepresidenan dan gedung pemerintahan di IKN diharapkan bisa siap pada kuartal kedua 2023. Setelah itu, investor dapat mulai membangun RS, universitas, dan hotel.

Meski demikian, Jokowi juga mengakui bahwa proyek tersebut memiliki tantangan dan hambatan. Salah satunya pembukaan lahan. “Kami ingin bergerak cepat, tetapi pembukaan lahan membutuhkan waktu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi pun mengungkapkan, IKN diharapkan bisa menjadi solusi berkelanjutan untuk mengatasi masalah kepadatan dan kemacetan Jakarta.

Beberapa kementerian dan lembaga pemerintah akan dipindahkan ke IKN secara bertahap mulai tahun 2024.

Adapun proyek IKN seluas 2.561 kilometer persegi, diperkirakan menelan biaya Rp 466 triliun.

Menurut Jokowi, negara akan menanggung 20 persen biaya pembangunan IKN dan berharap sektor swasta bisa menanggung sisanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com