Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kembali Tekankan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Singgung "Reward and Punishment"

Kompas.com - 16/03/2023, 07:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri oleh jajaran institusi pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun badan usaha milik negara dan daerah.

Jokowi mengaku, ia selalu menekankan hal ini karena penggunaan produk dalam negeri merupakan kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Saya sudah berbicara mengenai penggunaan produk dalam negeri yang keempat, saya hadir terus. Kenapa saya hadir, karena saya liat ini sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita," kata Jokowi dalam acara Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah memiliki target agar 95 persen pagu anggaran belanja pengadaan barang dan jasa ditujukan untuk produk-produk dalam negeri.

Baca juga: Jokowi Tegur Kemenhan dan Polri soal Impor Senjata: Kita Bisa Bikin

Ia juga mengatakan, hal itu juga menjadi penting karena anggaran yang digunakan untuk belanja pemerintah tidak mudah diperoleh sehingga tidak sepatutnya digunakan untuk belanja barang impor.

Jokowi mengaku sempat kaget lantaran pemerintah lebih banyak belanja impor ketimbang membeli produk dalam negeri, padahal dana yang dibelanjakan berasal dari APBN.

"Pendapatan di APBN itu didapatkan dari pajak, dari rakyat, dividen yang kita miliki di BUMN, royalti dari tambang-tambang yang ada, penerimaan bukan pajak yang juga kita dapatkan, dikumpulkan dengan sangat sulit," kata Jokowi.

"Tidak mudah, sehingga terkumpul pendapatan negara itu. Kemudian, kita belikan produk impor, kemudian kita belikan produk buatan luar negeri. Benar? Benar? Benar? Inilah yang selalu saya ingatkan," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Kalau Produk Dalam Negeri Sudah Masuk E-Katalog, Dibeli, Jangan Dibiarkan Saja

Mantan Wali Kota Solo ini lantas menyinggung Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang disebutnya masih membeli seragam dan senjata dari luar negeri.

Padahal, menurut Jokowi, industri dalam negeri sudah mampu menyiapkan kebutuhan tersebut sehingga pemerintah tak perlu impor.

"Kalau yang canggih-canggih silakan, mau beli pesawat tempur karena kita memang belum bisa (memproduksinya). Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa, apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?" kata Jokowi.

Reward and punishment

Guna mendorong belanja produk dalam negeri oleh pemerintah, Jokowi mengusulkan ada reward dan punishment bagi institusi pemerintah.

Jokowi mengatakan, di satu sisi, semakin banyak pembelian produk dalam negeri oleh sebuah institusi akan memengaruhi besaran tunjangan kinerja bagi pegawai di institusi tersebut.

"Nanti, akhirnya kalau sudah ada yang jelas juara I, akan kita umumkan. Saya sudah bilang ke Kemenpan-RB, untuk tukin, akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian/lembaga, kabupaten/kota, dan provinsi," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Luhut Buat Sanksi untuk Kementerian dan Lembaga yang Terus Pakai Produk Impor

Sebaliknya, akan ada sanksi bagi institusi-institusi pemerintah yang masih berbelanja produk impor.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com