Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Berharap PDI-P Gabung supaya KIB Jadi Kekuatan Besar

Kompas.com - 09/03/2023, 17:24 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP sekaligus Juru Bicara (Jubir) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek berharap PDI-P bisa bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Awiek meyakini KIB pasti akan menjadi kekuatan besar menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 apabila PDI-P bergabung.

Saat ini, KIB diisi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PPP.

"Akan menjadi kekuatan besar jika PDI-P berkolaborasi dengan KIB," ujar Awiek saat dimintai konfirmasi, Kamis (9/3/2023).

Baca juga: Soal Penjajakan Koalisi dengan PDI-P, PPP: Enggak Ada Tanda-tanda KIB Akan Bubar

Awiek mengatakan, rencana pertemuan antara PDI-P dan PPP dalam waktu dekat adalah untuk memperlebar sayap KIB.

Oleh karena itu, Awiek menegaskan bahwa PPP masih berada di KIB bersama dengan Golkar dan PAN.

"Adapun masing-masing parpol memang diberi keleluasaan untuk menjalin komunikasi dengan parpol lain dalam konteks penjajakan untuk bergabung dengan KIB," katanya.

Sementara itu, kata Awiek, KIB memang berkomitmen untuk menambah personel partai dalam koalisi.

Baca juga: Minta Romahurmuziy Tak Ganggu Kekompakan KIB, PAN: Infonya, Dia Tak Mewakili PPP

Menurutnya, setiap partai berhak mengusulkan nama capres yang mereka inginkan untuk diusung.

"Adapun aspirasi pasangan capres, semua anggota KIB berhak mengusulkan nama-nama potensial untuk digodok dan diputuskan bersama-sama," ujar Awiek.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan, PDI-P mengajak PPP untuk berkoalisi dalam Pilpres 2024 mendatang.

Hal tersebut terjadi ketika Romahurmuziy bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto pada 1 Maret 2023.

Baca juga: Romahurmuziy PPP Goyang KIB, Minta Realistis Pilih Capres

Romahurmuziy mengaku, ia membicarakan banyak hal dengan Hasto. Salah satunya membahas soal koalisi Pilpres 2024.

"Tentu tidak terhindarkan kita juga membahas kemungkinan-kemungkinan koalisi karena pilpres juga sudah dekat. Ajakan koalisi kepada PPP oleh Mas Hasto sebenarnya sudah lama, sejak Plt Ketum Pak Harso (Soeharso Monoarfa)," ujar Romahurmuziy saat dimintai konfirmasi, Senin (6/3/2023).

Romahurmuziy mengatakan, PDI-P mengajak PPP berkoalisi karena selalu mengingat amanat dari tokoh NU Maimoen Zubair kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yakni PDI-P harus ikut menjaga PPP.

Selain itu, PDI-P dan PPP juga memiliki sejarah dalam hal pencalonan. Misalnya, ketika Megawati menjadi Presiden ke-5, Wakil Presiden-nya adalah Hamzah Haz dari PPP.

Kemudian, contoh lainnya adalah pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo-Taj Yasin.

"Alasannya sederhana, amanat almarhum Mbah Maimoen sebelum wafat ke Bu Mega untuk ikut menjaga PPP. Yang kedua, sejarahnya ada zaman Mega-Hamzah maupun yang mutakhir Ganjar-Yasin," katanya.

Baca juga: Soal Penjajakan Koalisi dengan PDI-P, PPP: Enggak Ada Tanda-tanda KIB Akan Bubar

Meskipun demikian, kata Romahurmuziy, ajakan PDI-P ini sifatnya masih berupa penjajakan.

Sebab, Mukernas partai yang akan menentukan ke poros mana PPP akan berlabuh untuk Pemilu 2024.

Lantas, bagaimana dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tempat PPP saat ini bernaung? Romahurmuziy mengatakan, PPP masih 'pacaran' di KIB, belum tentu lanjut hingga ke jenjang 'pernikahan'.

Romahurmuziy menekankan bahwa PPP menghormati ajakan PDI-P tersebut.

"Lho, KIB itu kan istilah anak muda sekarang baru 'pacaran'. Bahkan, tunangan saja belum tentu berlanjut pernikahan. Kata para pejuang cinta, sebelum janur melengkung usaha tak boleh kendor," ujar Romahurmuziy.

Baca juga: Soal Berkoalisi dengan PDI-P, PPP: Bukan Poros Baru, tapi Penguatan KIB

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com