Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Kunjung Diangkat Jadi PNS, Ratusan Honorer Klaten Demo di DPR

Kompas.com - 09/03/2023, 15:30 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan tenaga pendidikan honorer di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Aksi itu buntut tak diangkatnya 100 lebih honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) setelah lulus dalam tes tahun angkatan 2013/2014.

“Bahkan ada beberapa teman kami yang sudah meninggal saat menunggu eksekusi dilaksanakan,” ujar koordinator aksi, Ariyani Sulistiawati pada awak media.

Baca juga: PGRI Siap Kawal Pengangkatan Guru Honorer Jadi PPPK

Ia menceritakan, setelah ia dinyatakan lolos tes CPNS, Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta justru mengeluarkan surat keterangan (SK) yang isinya mengembalikan berkas nota usul tenaga honorer K2.

Alasannya, para honorer terlambat melengkapi berkas usul penetapan NIP CPNS. Padahal, para honorer telah mengumpulkan berbagai berkas sesuai batas waktu yang ditentukan.

Tidak terima, Ariyani dan honorer lain mengajukan gugatan melalui Pengadilam Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta.

PTUN Yogyakarta memenangkan gugatan tersebut dan membatalkan SK Kepala BKN Yogyakarta serta meminta BKN Yogyakarta tetap mempross hasil tes CPNS sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Ariyani lantas mendesak pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) segera memproses putusan PTUN Yogyakarta.

“Kalau Menpan-RB mengeluarkan formasi, otomatis BKN akan memproses formasi Menpan-RB ini,” ucap dia.

Baca juga: Pemilik Rubicon Mario Ternyata Tenaga Honorer Mabes Polri yang Masih Terima BLT, Kok Bisa?

Ia juga meminta Komisi X DPR RI untuk membantu menyuarakan aspirasi para tenaga honorer di Kabupaten Klaten itu.

“Mungkin Komisi X selama ini belum tahu di Klaten ada kasus seperti ini. Kami ke sini, biar beliau tahu, dan membantu kami, karena kami rakyat jelata,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com